Mengurai Korupsi di Indonesia: Tanggung Jawab Pemimpin dan Masyarakat

Image: Siti Mahendari Afiandini, dibuat dari Canva.

Sejatinya setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Presiden, gubernur, dan walikota bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang istri bertanggung jawab atas keluarga, anak, dan rumah suaminya. Seorang anak bertanggung jawab atas tugas bakti pada kedua orang tuanya. Bahkan seorang budak/pembantu sekalipun bertanggung jawab atas rumah tuannya.

Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya dihadapan Allah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap manusia harus dengan sadar memahami bahwa dirinya adalah seorang pemimpin dan menjalani hidup harus senantiasa berhati-hati. Jiwa kepemimpinan bisa diraih melalui keimanan dan pengendalian diri yang kuat. Iman itu dinamis, dapat bertambah karena keimanan kepada Allah SWT dan berkurang karena melanggar moral dan larangan Allah SWT. Seorang pemimpin harus adil dan berkarakter kuat.

Korupsi suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dalam urusan masyarakat atau hal-hal lain yang bertentangan dengan kebenaran. Ini adalah perbuatan yang melanggar hukum, penuh kesalahan, dan menggunakan kekuatan orang dan kepercayaan orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang banyak bagi dirinya sendiri. Seseorang yang melanggar kewajiban dan mengambil hak orang lain.

Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia, yang menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi, dan menggerogoti fondasi demokrasi. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas praktik ini, kenyataannya korupsi masih merajalela di berbagai sektor pemerintahan dan swasta. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahannya.

Korupsi di Indonesia sering kali disebut sebagai penyakit sistemik yang sulit diberantas karena sudah mengakar dalam berbagai lapisan kehidupan, mulai dari birokrasi pemerintahan, legislatif, hingga sektor swasta. Masalah ini bukan hanya soal individu yang tidak jujur, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya sistem yang ada. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan adil, dan pengawasan tidak dilakukan secara ketat, maka praktik korupsi dengan mudah terjadi.

Hampir semua masalah yang sulit diselesaikan di tiap negara adalah korupsi, mulai dari masalah institusi seperti kepolisian dan pengadilan, juga masifnya penyuapan, permainan proyek, manipulasi anggaran, memeras sampai penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik yang menjadi penyebab utama ketimbangan sosial dan ketidakadilan.

Posisi Indonesia menurut laporan Transparency International tersebut, berada pada urutan 96. Nilai Indonesia adalah 37 dari maksimal 100 skor. CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.101 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp1,45 triliun. Dalam data penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK, dari tahun 2004 hingga bulan Mei 2020 terdapat 417 kasus korupsi yang melibatkan politisi dan kepala daerah, di antaranya melibatkan DPR/DPRD sebanyak 274 orang, gubernur 21 orang dan wali kota, bupati dan wakil sebanyak 122 orang. Turunnya skor indeks persepsi korupsi di Indonesia diakibatkan banyaknya data korupsi yang tercatat, ICW meliris pada Februari 2017 ada 482 kasus selalama kurun waktu 2016.

Pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi korupsi. Mereka harus menjadi contoh teladan yang menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan mereka. Sayangnya, tidak sedikit kasus di mana pemimpin yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi, justru terlibat dalam praktik tersebut. Ketika pemimpin terlibat dalam korupsi, mereka tidak hanya menghancurkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperburuk kondisi negara secara keseluruhan.

Untuk memberantas korupsi, pemimpin perlu membentuk kebijakan yang kuat dan efektif serta memastikan implementasi yang ketat dari regulasi yang ada. Selain itu, penting bagi pemimpin untuk mendukung penegakan hukum yang independen dan tidak pandang bulu terhadap pelaku korupsi, tanpa terkecuali.

Namun, tanggung jawab memberantas korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada para pemimpin saja. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan anti-korupsi perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda memahami pentingnya integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran masyarakat untuk menolak segala bentuk suap dan gratifikasi harus ditingkatkan.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat diperlukan. Media sosial dan platform digital lainnya bisa menjadi alat yang efektif untuk mengawasi dan melaporkan dugaan tindakan korupsi. Masyarakat harus berani bersuara dan menuntut transparansi dari para pemimpin mereka. Ketika masyarakat berperan aktif, maka tekanan terhadap pelaku korupsi semakin besar, dan tindakan korupsi bisa diminimalisir.

Dukungan terhadap lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus ditingkatkan. KPK dan lembaga penegak hukum lainnya perlu diberi keleluasaan untuk bertindak tanpa intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Penguatan lembaga-lembaga ini akan menjadi langkah penting dalam mengurangi tindakan korupsi di berbagai sektor.

Upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi antara pemimpin, masyarakat, lembaga penegak hukum, serta media untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Pemimpin harus membuka ruang dialog yang konstruktif dengan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.