Anggaran IKN Diblokir, Akankah Menjadi Hambalang Part 2?

https://cdn.pixabay.com/photo/2022/03/05/12/03/city-7049028_1280.jpg (Ilustrasi proyek pembangunan)

Baru-baru ini, muncul keputusan kontroversial dari pemerintah yang memblokir sebagian anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan alasan penghematan. Sebagian dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru itu akan dialihkan ke program makan bergizi gratis. Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi, terutama mengenai masa depan IKN yang sudah telanjur dicanangkan sebagai proyek ambisius.

Mantan Presiden Jokowi sebelumnya berulang kali menegaskan bahwa dirinya akan tetap mengawal pembangunan IKN, bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Namun, belakangan, ketika wartawan bertanya tentang kelanjutan proyek ini, jawabannya justru berubah, menyuruh mereka bertanya langsung ke pemerintahan yang sekarang. Pernyataan ini tentu memunculkan tanda tanya besar: apakah Jokowi mulai mengambil jarak dari proyek ini? Apakah ini indikasi bahwa pembangunan IKN mulai kehilangan arah dan dukungan?

Sejak awal, proyek ini memang mengundang pro dan kontra. Jokowi menggaungkan IKN sebagai solusi untuk mengurangi beban Jakarta dan pemerataan pembangunan. Namun, dengan kondisi ekonomi yang semakin menantang dan investasi yang masih minim, proyek ini menghadapi banyak kendala. Kini, dengan pemblokiran anggaran, spekulasi semakin berkembang. Apakah ini langkah rasional demi efisiensi atau sinyal bahwa proyek ini akan bernasib seperti proyek-proyek ambisius lainnya yang akhirnya terbengkalai?

Pembangunan IKN memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah awalnya berjanji bahwa sebagian besar anggaran akan berasal dari investasi swasta, tetapi hingga kini, investor masih terlihat ragu. Banyak faktor yang membuat mereka berpikir dua kali, mulai dari ketidakpastian kebijakan, infrastruktur dasar yang belum memadai, hingga pertanyaan soal keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Jika pemerintah sendiri mulai memblokir anggaran, bagaimana mungkin investor akan tetap percaya dan berani menanamkan modalnya?

Sementara itu, kebijakan pengalihan anggaran ke program makan bergizi gratis bagi anak-anak tentu terdengar lebih populis dan mendesak. Tidak ada yang membantah bahwa gizi anak adalah prioritas. Namun, jika ini hanya dalih untuk menutupi kesulitan dalam pendanaan IKN, maka publik layak curiga. Bisa jadi, ini adalah cara halus pemerintah untuk perlahan-lahan menghentikan proyek yang semakin sulit direalisasikan.

Masalah lainnya adalah kepastian politik. Sebuah proyek sebesar IKN tidak hanya membutuhkan dukungan finansial, tetapi juga dukungan politik yang stabil. Dengan pergantian pemerintahan yang semakin dekat, arah kebijakan pun bisa berubah sewaktu-waktu. Jika pemimpin yang baru tidak sejalan dengan visi pembangunan IKN, maka bukan tidak mungkin proyek ini benar-benar akan ditinggalkan. Dalam sejarah Indonesia, sudah banyak proyek besar yang gagal karena pergantian kepemimpinan dan kebijakan yang tidak konsisten.

Situasi ini mengingatkan kita pada proyek Hambalang yang dulu juga sempat digadang-gadang sebagai proyek besar, tetapi akhirnya mangkrak akibat berbagai persoalan, termasuk korupsi dan kebijakan yang tidak konsisten. Jika pemerintah saat ini tidak serius dalam menangani perencanaan dan pendanaan IKN, bukan tidak mungkin ibu kota baru ini akan bernasib sama. Hambalang awalnya dijanjikan sebagai pusat pelatihan atlet modern, tetapi kini hanya menjadi bangunan terbengkalai yang tidak jelas nasibnya. IKN bisa saja mengikuti jejak yang sama jika tidak ada langkah konkret untuk memastikan keberlanjutannya.

Jokowi yang sebelumnya begitu vokal dalam mempromosikan IKN kini tampak menghindari pertanyaan terkait proyek ini. Jawaban yang diberikan kepada wartawan semakin menunjukkan ketidakpastian. Apakah ini tanda bahwa bahkan orang yang paling getol mendorong proyek ini pun mulai ragu dengan masa depannya? Ataukah ini hanya strategi politik untuk menghindari tanggung jawab atas kemungkinan kegagalan proyek ini?

Masyarakat tentu menginginkan kejelasan, bukan sekadar wacana. Jika pembangunan IKN masih dianggap penting, maka harus ada transparansi dan komitmen nyata, bukan hanya janji yang berubah-ubah. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi yang benar-benar bisa meyakinkan publik bahwa proyek ini akan tetap berjalan sesuai rencana. Jika memang proyek ini masih dianggap strategis, maka harus ada kepastian dalam pendanaan dan kebijakan yang tidak berubah-ubah. Jika tidak, lebih baik diakui sejak sekarang bahwa proyek ini memang sulit direalisasikan daripada menggantung nasibnya tanpa kejelasan.

Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan sekadar disuruh bertanya ke pemerintahan yang sekarang tanpa jawaban yang memuaskan. Sebuah proyek sebesar IKN tidak bisa berjalan hanya dengan janji dan visi tanpa eksekusi yang jelas. Jika pemerintah tidak segera memberikan kepastian, bukan tidak mungkin proyek ini akan masuk daftar panjang megaproyek yang gagal di Indonesia.