Apakah Kita Boleh Menanyakan Gaji Seseorang?

https://cdn.pixabay.com/photo/2021/02/04/20/18/man-5982512_1280.jpg (Ilustrasi pria berpikir)

Di Indonesia, menanyakan gaji seseorang sering dianggap sebagai sesuatu yang kurang sopan. Namun, apakah ada hukum yang melarangnya? Apakah bertanya tentang gaji bisa membuat seseorang terkena sanksi hukum? Pertanyaan ini cukup menarik untuk dikaji karena menyangkut aspek hukum, etika, dan norma sosial yang berkembang di masyarakat.

Secara hukum, tidak ada aturan pidana yang secara langsung melarang seseorang bertanya tentang gaji orang lain. KUHP tidak mengatur hal ini, begitu juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, ada aspek lain yang bisa dikaitkan, seperti perlindungan data pribadi. Gaji seseorang bisa dianggap sebagai informasi pribadi yang harus dihormati. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menyebutkan bahwa data pribadi tertentu harus dilindungi dan tidak boleh disebarkan tanpa izin pemiliknya. Jika sebuah perusahaan membocorkan data gaji karyawannya tanpa persetujuan, mereka bisa dikenakan sanksi. Tapi jika individu sekadar bertanya, tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu.

Dalam konteks tempat kerja, ada aturan internal perusahaan yang bisa melarang karyawan membicarakan gaji mereka satu sama lain. Biasanya, ini tercantum dalam peraturan perusahaan atau kontrak kerja. Jika melanggar, karyawan bisa mendapatkan sanksi berupa teguran atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, di beberapa negara, ada hukum yang melindungi hak karyawan untuk berdiskusi soal gaji guna menghindari diskriminasi upah. Di Indonesia, aturan semacam ini belum diatur secara khusus, sehingga kebijakan perusahaan masih menjadi faktor utama dalam mengatur pembicaraan soal gaji antar karyawan.

Menanyakan gaji saat wawancara kerja juga merupakan hal yang umum. Seorang pewawancara bisa menanyakan berapa gaji terakhir kandidat untuk menentukan penawaran yang tepat. Di beberapa negara, pertanyaan ini dilarang karena bisa digunakan untuk menekan kandidat agar menerima gaji lebih rendah. Di Indonesia, belum ada aturan yang membatasi hal ini, tetapi kandidat tetap memiliki hak untuk menolak menjawab jika merasa tidak nyaman. Namun, menolak menjawab bisa berisiko mengurangi peluang kandidat mendapatkan pekerjaan, sehingga strategi komunikasi yang baik diperlukan dalam situasi ini.

Dalam kasus pejabat publik, gaji mereka berasal dari pajak masyarakat sehingga seharusnya transparan. Di banyak negara, informasi ini tersedia untuk publik agar masyarakat bisa mengawasi pengelolaan anggaran negara. Namun, jika menyangkut individu yang bukan pejabat publik, bertanya soal gaji bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar privasi. Bahkan di lingkungan kerja, membandingkan gaji antar individu bisa menyebabkan konflik internal, yang pada akhirnya bisa berdampak pada produktivitas dan hubungan kerja.

Sebagai contoh studi kasus, pernah terjadi insiden di sebuah perusahaan multinasional di Indonesia di mana seorang karyawan bertanya kepada rekannya tentang gajinya. Pertanyaan ini menyebabkan ketegangan di antara mereka dan berujung pada laporan ke HRD. Perusahaan tersebut memiliki kebijakan ketat bahwa gaji karyawan tidak boleh dibicarakan satu sama lain, sehingga karyawan yang bertanya tersebut akhirnya mendapat teguran resmi. Kasus lain terjadi di media sosial, di mana seseorang membocorkan gaji seorang influencer tanpa izin. Akibatnya, orang yang menyebarkan informasi tersebut dilaporkan dengan dasar pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi.

Kasus serupa juga pernah terjadi di sektor pemerintahan, di mana seorang pegawai negeri sipil (PNS) mengunggah slip gajinya di media sosial untuk membandingkan penghasilannya dengan pegawai lain. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan publik dan berujung pada teguran dari instansi terkait. Meski tidak ada aturan eksplisit yang melarang tindakan tersebut, tindakan ini dinilai melanggar etika profesionalisme dan dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan pegawai lain.

Dari sisi hukum, bertanya soal gaji bukan tindakan kriminal. Namun, jika informasi tersebut digunakan dengan cara yang merugikan, misalnya menyebarluaskan tanpa izin atau menggunakannya untuk merendahkan orang lain, bisa saja ada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, meskipun secara hukum tidak ada larangan eksplisit, secara etika kita tetap harus menghormati privasi orang lain dan memahami konteks sebelum mengajukan pertanyaan semacam ini. Sebaiknya, jika ingin mengetahui standar gaji di suatu industri, lebih baik mencari referensi melalui laporan industri, platform profesional, atau forum diskusi anonim yang lebih etis dan tidak merugikan pihak lain.