Konten dari Pengguna

Bayar Pajak Tepat Waktu, Tapi Apa yang Kami Dapatkan?

Ahmad Fahmi Fadilah
Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
26 Desember 2024 14:34 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Ahmad Fahmi Fadilah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/07/09/11/44/taxes-4326713_1280.jpg (ilustrasi kantor pajak)
zoom-in-whitePerbesar
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/07/09/11/44/taxes-4326713_1280.jpg (ilustrasi kantor pajak)
ADVERTISEMENT
Membayar pajak adalah kewajiban yang nggak bisa dihindari sebagai warga negara. Pajak dianggap sebagai kontribusi untuk membangun negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga berbagai program sosial. Tapi, mungkin kita semua pernah bertanya-tanya, "Apa sih manfaat konkret dari pajak yang sudah saya bayarkan?"
ADVERTISEMENT
Masalah utama yang sering muncul terkait pajak adalah soal transparansi. Banyak orang merasa uang pajak yang mereka bayarkan seakan menghilang tanpa jejak. Kita sering mendengar berita tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk di lembaga yang mengelola pajak. Ketika hal ini terjadi, wajar jika muncul ketidakpercayaan. Transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, efisiensi penggunaan dana pajak juga menjadi sorotan. Banyak warga merasa layanan publik yang mereka terima belum sebanding dengan pajak yang dibayarkan. Jalanan yang rusak bertahun-tahun, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata menjadi contoh nyata. Ketika kondisi seperti ini terus terjadi, masyarakat tentu bertanya-tanya apakah pajak mereka benar-benar dikelola dengan baik.
ADVERTISEMENT
Namun, kita juga perlu mengakui bahwa pajak telah memberikan kontribusi besar untuk pembangunan negara. Beberapa tahun terakhir, kita melihat banyak pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan jembatan. Program sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga menjadi bukti nyata bahwa pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalahnya, manfaat ini belum dirasakan secara merata. Di kota besar, mungkin ada perubahan signifikan, tetapi di daerah terpencil, masih banyak yang merasa tertinggal.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperkenalkan sistem modern seperti e-filing dan e-billing. Sistem ini mempermudah proses pembayaran pajak dan meningkatkan akuntabilitas. Meski begitu, langkah ini belum cukup untuk mengatasi masalah mendasar: masyarakat masih sulit mempercayai pengelolaan pajak. Kepercayaan ini hanya bisa dibangun lewat transparansi dan tindakan nyata.
ADVERTISEMENT
Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan oleh masyarakat benar-benar digunakan dengan baik. Transparansi harus menjadi prioritas. Misalnya, laporan tentang penggunaan pajak harus disampaikan secara jelas dan mudah diakses oleh publik. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi juga sangat penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga amanah rakyat.
Efisiensi dalam alokasi anggaran juga harus ditingkatkan. Pemerintah perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan cara ini, masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari pajak yang mereka bayarkan.
Sebagai masyarakat, kita juga punya peran penting. Membayar pajak bukan hanya soal kewajiban, tapi juga bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Dengan membayar pajak, kita membantu menciptakan layanan publik yang lebih baik dan mendukung program-program sosial yang bermanfaat untuk banyak orang. Edukasi tentang pentingnya pajak perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa pajak adalah bagian dari solidaritas sosial.
ADVERTISEMENT
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pajak adalah hubungan dua arah. Pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab, sementara masyarakat harus taat membayar pajak. Dengan kerja sama ini, kita bisa menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Meskipun masih ada banyak tantangan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Perubahan memang memerlukan waktu, tapi dengan komitmen dari semua pihak, sistem pajak kita bisa menjadi lebih baik. Membayar pajak tepat waktu bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.