Gas Langka: Benar atau Isu Tahunan Semata?

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/09/18/02/10/stove-5580691_1280.jpg (Ilustrasi kompor masak)

Setiap tahun, selalu ada kabar tentang gas yang sulit didapatkan, terutama gas bersubsidi 3 kg yang banyak digunakan oleh masyarakat kecil. Orang-orang mulai mengeluh, baik ibu rumah tangga yang kesulitan memasak maupun pedagang kecil yang terganggu usahanya karena tidak mendapatkan gas. Namun, apakah benar-benar ada kelangkaan, atau ini hanya isu yang selalu muncul setiap tahun dan kembali normal setelah beberapa waktu?

Menariknya, pola ini terjadi hampir setiap tahun pada waktu yang mirip, terutama menjelang hari raya, akhir tahun, atau ketika ada kebijakan baru dari pemerintah. Seolah-olah, gas tiba-tiba menghilang dari pasaran, antrean di pangkalan mengular, harga melonjak, dan kemudian, secara ajaib, semuanya kembali normal dalam hitungan minggu. Jika memang benar-benar langka, seharusnya efeknya berlangsung lebih lama atau bahkan berdampak besar pada skala nasional. Tapi mengapa tidak? Apakah ada sesuatu yang bermain di balik ini?

Salah satu faktor yang sering disebut adalah peningkatan permintaan. Memang benar, dalam beberapa periode tertentu, kebutuhan gas meningkat karena aktivitas memasak yang lebih banyak, misalnya saat Ramadan atau menjelang hari besar lainnya. Namun, jika sekadar lonjakan permintaan, mengapa distribusi tidak bisa mengatasinya? Ini menimbulkan dugaan bahwa ada faktor lain, seperti penimbunan gas oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar. Penimbunan bukan hal baru dan beberapa kali terbukti terjadi, di mana stok gas sengaja disimpan untuk dijual dengan harga lebih tinggi saat masyarakat sudah mulai panik.

Sistem distribusi juga memiliki banyak kelemahan. Seharusnya, gas bersubsidi hanya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang sebenarnya mampu secara ekonomi tetap menggunakan gas subsidi. Bahkan beberapa usaha kecil atau industri yang tidak seharusnya memakai gas 3 kg ikut menikmatinya, membuat kuota yang tersedia cepat habis. Ini belum termasuk oknum di tingkat agen atau pengecer yang mengambil keuntungan dengan memainkan stok gas di pasaran.

Masalah lain yang sering terjadi adalah keterlambatan distribusi yang membuat pasokan gas di beberapa daerah tidak merata. Ini bisa terjadi karena kendala logistik atau administratif, tetapi jika ini selalu terjadi di waktu yang sama setiap tahun, sulit untuk percaya bahwa ini hanya kebetulan semata. Selain itu, ada dugaan bahwa isu kelangkaan gas ini memang sengaja dibuat untuk menciptakan kepanikan di masyarakat sehingga harga bisa dinaikkan oleh pihak tertentu.

Salah satu solusi yang sering diusulkan adalah penyesuaian harga gas subsidi agar lebih tepat sasaran. Gas 3 kg yang harganya sangat murah dibandingkan gas nonsubsidi memang menarik bagi banyak orang, termasuk yang tidak berhak. Jika harga dinaikkan, ada kemungkinan konsumsi yang tidak semestinya bisa dikurangi. Namun, kebijakan ini juga punya konsekuensi besar, terutama bagi masyarakat kecil yang benar-benar bergantung pada gas bersubsidi untuk kehidupan sehari-hari.

Pemerintah sebenarnya sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki sistem ini, misalnya dengan menerapkan sistem pembelian berbasis KTP agar hanya yang berhak yang bisa membeli gas subsidi. Namun, dalam praktiknya, aturan ini belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih ada celah yang memungkinkan penyimpangan terjadi. Tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan seperti ini hanya akan menjadi aturan di atas kertas tanpa dampak nyata di lapangan.

Jadi, apakah gas benar-benar langka atau hanya permainan pasar? Jika melihat berbagai faktor yang ada, kelangkaan gas lebih banyak disebabkan oleh masalah distribusi, penimbunan, serta pola konsumsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Setiap tahun, isu ini muncul pada waktu yang hampir sama, membuatnya terasa lebih seperti pola yang berulang dibandingkan krisis yang nyata. Yang jelas, selama sistem distribusi belum dibenahi dan pengawasan tidak diperketat, masalah ini akan terus terjadi, dan masyarakat kecil tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.