Tiga Danau, Tiga Masalah, Tidak Bisa Solusi Tunggal

Pekerjaan: ASN Pemerintah Republik Indonesia, Praktisi Pendidikan. Pendidikan: S2 - Sustainable Development (Forest and Environment Policy), Yeungnam University, Korea Selatan.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Slamet Supriyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Oleh: Slamet Supriyadi (Mahasiswa Program Doktor UNP)
Danau tidak pernah berbohong. Ia hanya mencatat.
Di jantung Sumatera Barat, Danau Di atas dan Danau Di bawah merekam setiap pupuk yang kita tabur di bukit. Danau Maninjau mencatat setiap pelet pakan yang kita jatuhkan dari keramba. Jauh di Taiwan, Sun Moon Lake mencatat bagaimana pariwisata yang dikelola dengan disiplin bisa hidup berdampingan dengan air.
Tiga danau, tiga catatan. Dan ketiganya memberi kita pelajaran yang sama: krisis air di Indonesia bukan krisis teknis. Ini adalah krisis cara kita berpikir.
Diagnosis yang Salah Membunuh Pasiennya
Kesalahan paling fundamental dalam kebijakan sumber daya air kita adalah obsesi terhadap solusi seragam. Satu peraturan untuk semua danau. Satu model untuk semua masalah.
Padahal ilmu ekologi modern mengajarkan sebaliknya. Kerangka DPSIR - Drivers, Pressures, State, Impacts, Responses-yang dikembangkan European Environment Agency (EEA, 1999) menegaskan: setiap ekosistem berada pada lintasan kerusakan yang berbeda, dan karena itu menuntut intervensi yang berbeda.
Komparasi tiga lokus ini membuktikannya.
1. Danau Di atas-Di bawah: Tragedi di Hulu
Di sini, musuhnya bukan keramba, melainkan bawang merah. Komoditas bernilai ekonomi tinggi ini telah mendorong alih fungsi lahan di Daerah Tangkapan Air (DTA) secara masif. Lereng-lereng curam dibuka, tanah diolah tanpa konservasi, pupuk nitrogen dan fosfor disiram berlebihan.
Secara limnologis, ini adalah textbook case dari non-point source pollution (Carpenter et al., 1998). Setiap hujan menggelontorkan sedimen dan nutrien melalui inlet menuju danau. Data awal kami menunjukkan anomali klorofil-a tertinggi tepat di muara aliran pertanian - sinyal awal eutrofikasi.
Namun status buktinya masih limited evidence. Tanpa baseline beban limbah yang komprehensif di seluruh DTA, kebijakan apa pun adalah spekulasi. Inilah yang disebut Ostrom (2009) sebagai governance without diagnostics.
Resep untuk Diatas-Dibawah bukan pelarangan. Itu kejam dan kontraproduktif. Resepnya adalah pencegahan di hulu: pertanian presisi, zona penyangga riparian 50-100 meter, dan insentif untuk praktik conservation agriculture. Murah di hulu, mahal jika menunggu danau mati.
2. Danau Maninjau: Ketika Solusi Menjadi Racun
Jika Di atas-Di bawah adalah pasien pra-diabetes, Maninjau adalah pasien di ruang ICU.
Keramba Jaring Apung (KJA) yang awalnya adalah solusi pengentasan kemiskinan, kini telah melampaui daya dukung hingga 3-4 kali lipat dari kuota ideal (berdasarkan studi Krismono et al., LIPI 2013 dan Hartoto et al., 2019). Sisa pakan dan feses menumpuk menjadi sedimen organik di dasar danau.
Mekanisme keruntuhannya sudah dijelaskan oleh Scheffer (2009) dalam teori shallow lake regime shift: akumulasi bahan organik memicu anoksia di hipolimnion. Saat angin kencang atau hujan memicu lake overturn, air miskin oksigen naik, Dissolved Oxygen (DO) anjlok di bawah 2 mg/L, dan terjadilah kematian massal ikan.
Status buktinya sudah strong evidence. Ini bukan lagi hipotesis, ini bencana sosial-ekologis yang berulang setiap tahun, dengan kerugian miliaran rupiah dan jeratan utang bagi pembudidaya.
Kebijakan inkremental tidak akan berhasil di sini. Yang dibutuhkan adalah just transition - konsep yang dikembangkan International Labour Organization (2015): penertiban KJA secara bertahap dan terukur, disertai diversifikasi mata pencaharian yang adil. Tanpa transisi penghidupan, penertiban hanya akan memindahkan kemiskinan dari atas air ke darat.
3. Sun Moon Lake: Cermin Kedewasaan Institusional
Taiwan memilih lintasan yang berbeda. Sun Moon Lake dikelola oleh Sun Moon Lake National Scenic Area Administration dengan adaptive governance (Folke et al., 2005): tata ruang yang jelas, pembatasan emisi kapal, pemantauan kualitas air berkala, dan pengakuan hak-hak adat Thao.
Tekanan pariwisata tetap ada - sampah, karbon, komersialisasi budaya. Tetapi bedanya, mereka punya mekanisme koreksi. Ketika indikator melenceng, kebijakan berubah. Itulah esensi dari resilience thinking (Walker & Salt, 2006): bukan mencegah perubahan, tapi mengelola perubahan.
Pelajaran dari Taiwan: pariwisata bukan musuh danau, bad governance-lah musuhnya.
Dari Pertumbuhan Semu Menuju Ketahanan Sosio-Ekologis
Tiga lintasan ini menelanjangi kelemahan paradigma pembangunan kita yang masih terobsesi pada angka pertumbuhan makro jangka pendek, seperti yang dikritik oleh Dasgupta (2021) dalam The Economics of Biodiversity.
Kita menghitung tonase bawang dan tonase ikan sebagai PDB, tetapi tidak pernah menghitung tonase fosfor dan sedimen sebagai utang ekologis. Kita memuja danau sebagai objek ekonomi, lupa bahwa ia adalah subjek ekologis yang punya ambang batas.
Kebijakan air berbasis bukti dan keadilan sosial harus memenuhi empat prasyarat yang selama ini absen:
1. Baseline yang Jujur: Bukan data yang menyenangkan pejabat, tapi data yang mencerminkan realitas lapangan.
2. Ambang Batas Ekologis yang Mengikat: Target DO >4 mg/L, klorofil-a, dan beban fosfor total yang jelas angkanya dan waktunya, bukan jargon berkelanjutan.
3. Kejelasan Penanggung Jawab: Mengakhiri tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi, dan nagari yang melahirkan saling lempar tanggung jawab.
4. Mekanisme Feedback: Seperti thermostat, kebijakan harus berhenti dan berbalik arah saat indikator menunjukkan kegagalan.
Danau telah memberi kita air, ikan, keindahan, dan penghidupan selama ratusan tahun. Pertanyaan yang harus kita jawab sekarang bukan lagi apa yang bisa danau berikan untuk ekonomi kita.
Melainkan, apa yang bisa ekonomi kita berikan kembali agar danau tetap hidup.
Daftar Pustaka
1. Carpenter, S.R. et al. (1998). Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen. Ecological Applications.
2. Dasgupta, P. (2021). The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. HM Treasury, UK.
3. EEA. (1999). Environmental indicators: Typology and overview.
4. Folke, C. et al. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. Annual Review of Environment and Resources.
5. Hartoto, D.I. et al. (2019). Kajian daya dukung Danau Maninjau.
6. Krismono et al. (2013). Kajian stok ikan dan daya dukung Danau Maninjau. LIPI.
7. Ostrom, E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. Science.
8. Scheffer, M. (2009). Critical Transitions in Nature and Society. Princeton University Press.
9. Walker, B. & Salt, D. (2006). Resilience Thinking. Island Press.
