Urgensi Tata Kelola Pemetaan Padang Lamun di Indonesia

Gambar 1. Luasan padang lamun Indonesia yang baru sekitar 16-35% tervalidasi pada tahun 2018 (Sumber: Status Ekosistem Lamun di Indonesia tahun 2021, Pusat Riset Oseanografi-BRIN)

Padang Lamun merupakan ekosistem pesisir penting selain ekosistem Terumbu Karang dan ekosistem mangrove. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tutupan padang lamun terluas di dunia. Dari hasil validasi yang dilakukan oleh kelompok kerja Walidata Lamun Indonesia yang dimotori oleh Pusat Riset Oseanografi-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRO BRIN), pada tahun 2018. Luas ekosistem padang lamun Indonesia mencapai 2.935 km2. Validasi yang dilakukan baru sekitar 16-35% dimana sebagian besar wilayah yang divalidasi berada di wilayah timur Indonesia. (lihat gambar 1).

Ekosistem lamun memainkan peran penting dalam penyerapan karbon, mencegah abrasi dengan menstabilkan sedimen dari gelombang dan arus laut, berperan sebagai habitat bagi biota laut sekaligus sebagai tempat pembibitan (nursery ground) serta menyediakan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk menyediakan berbagai jasa ekosistem bagi masyarakat pesisir.

Namun, dinamika kondisi ekosistem lamun, selalu berubah dari waktu ke waktu, karena ketergantungannya pada kondisi dinamika alam perairan laut, dan juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di wilayah pesisir. Fakta ini menyiratkan bahwa padang lamun merupakan ekosistem yang rentan dan secara berkala mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan luasannya.

Karena peran padang lamun yang signifikan dalam menunjang keberlanjutan sumber daya laut, termasuk jasa ekosistemnya bagi masyarakat pesisir, maka kelestarian dan konservasi padang lamun di Indonesia menjadi penting.

Dua informasi signifikan untuk melihat kondisi ekosistem padang lamun adalah melalui data distribusi dan luasannya. Kedua informasi ini dapat diamati dan ditentukan dengan pemetaan padang lamun. Data dan informasi dari pemetaan padang lamun merupakan data substansial untuk pemantauan ekosistem lamun dalam mengamati perubahan padang lamun dan kecenderungan perubahannya secara nasional. Data dan informasi tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar masukan ilmiah kepada pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir secara lestari. Pembangunan wilayah pesisir yang lestari hanya dapat dicapai dengan dengan dasar ilmiah yang tepat, untuk memperoyeksikan kebutuhan masyarakat dan daya dukung lingkungan pesisir, termasuk didalamnya ekosistem padang lamun yang secara optimal memberikan jasa ekosistem bagi masyarakat dan sebagai lumbung protein makanan laut yang sehat.

Menurut opini saya, terdapat beberapa persoalan yang menghambat keberhasilan pemetaan padang lamun dalam skala nasional selama ini, antara lain:

1. Variasi konfigurasi geografis di Indonesia.

Variasi tipologi pantai, variasi batimetri dan kualitas air di padang lamun yang berbeda, menjadi tantangan dalam menggunakan penginderaan jauh untuk secara konsisten menghasilkan peta lamun dengan akurasi yang relatif sama di setiap daerah. Pemetaan tutupan lamun di seluruh Indonesia dengan variasi kondisi geografis tersebut, tentunya membutuhkan banyak waktu dan upaya, terutama dalam melakukan validasi di lapangan dalam pemetaan padang lamun. Dari hasil riset yang disampaikan oleh BRIN, ternyata masih terdapat kurang lebih 65% area di Indonesia, yang belum tervalidasi luasan padang lamunnya.

2. Kurangnya Koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pemetaan padang lamun.

Pemetaan tentang kondisi padang lamun sebenarnya telah dilakukan oleh berbagai institusi di Indonesia. Terlebih, Oleh karena itu, variasi waktu, lokasi, metode, dan penerapannya dapat menjadi data yang potensial untuk dianalisis dalam memahami status dan kondisi ekosistem lamun di Indonesia. Namun demikian, karena dilakukan oleh beberapa institusi secara mandiri dqn tidak terkoordinasi, maka data mengenai padang lamun tersebut menjadi tersebar pada masing-masing institusi dan tidak terkelola dengan baik. terutama karena tidak adanya instansi yang bertanggung jawab khusus sebagai pengelola data penelitian dan informasi kondisi padang lamun di Indonesia dengan mandat yang kuat secara kelembagaan dan hukum.

Untuk mensiasati permasalahan di atas, ada beberapa strategi yang menurut saya dapat dijalankan agar tata kelola pemetaan padang lamun di Indonesia dapat berjalan dengan baik, antara lain:

1. Perlunya standardisasi metode pemetaan padang lamun

Untuk menghasilkan peta lamun dengan akurasi yang relatif sama di setiap daerah, tentu saja tidak terlepas dari masalah standardisasi. Variasi kondisi air laut dan topografi yang menjadi hambatan dalam pemetaan menggunakan penginderaan jauh membutuhkan pendekatan yang tepat dan terstandar. Standarisasi ini bisa dicapai dengan melakukan kaji ulang dan validasi lapangan, hingga bisa dipahami pendekatan yang sesuai untuk karakteristik kondisi lingkungan di masing-masing padang lamun tersebut dan meminimalisasikan bias data.

2. Optimalisasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diturunkan ke dalam Surat Edaran Kepala Badan Informasi dan Geospasial (BIG) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Data Dan Struktur Dan Format Baku Metadata Spasial

Standarisasi metode tidak akan bermakna tanpa adanya implementasi metode tersebut. Dalam hal ini, aplikasi dari metode terstandarisasi yang sudah disepakati para ahli dan teruji secara ilmiah tersebut harus diterapkan pada kegiatan-kegiatan pemetaan padang lamun secara luas. Kegiatan pemetaan ini membutuhkan penguatan mejadi program unggulan yang secara khusus berkaitan dengan padang lamun ataupun secara tidak langsung berkaitan. Contohnya dengan mengangkat isu kerentanan padang lamun pada rencana pembangunan wilayah pesisir, dimana setiap kegiatan di pesisir menjadikan padang lamun sebagai fokus utama maupun menjadi salah satu fokus sub-kegiatan.

3. Pemetaan stake holder

Implementasi metode perlu melibatkan stake holder yang sesuai dan teridentifikasi dengan jelas peranannnya. Dalam hal ini memetakan stake holder menjadi tahapan yang penting. Memetakan siapa partner kerja dalam melakukan pemetaan dalam lingkup praktis dan apa tanggung jawabnya menjadi modal dalam pembagian tanggung jawab dan pekerjaan dalam memperoleh data padang lamun yang diperlukan. Pemetaan stakeholder pendukung pada lingkup nasional dan daerah serta apa peranan masing-masing Lembaga tersebut dapat memperkuat dan mempermudah proses pemetaan yang akan dilakukan, sepertihaknya dalam perijinan dan keterbukaan data. Selain kedua jenis stake holder tersebut juga perlu dilakukan identifikasi stakeholder pengguna dan kemungkinan kebutuhannya dalam pengembangan wilayah pesisir, agar terjadi kesesuaian antara kebutuhan pengembangan dan kelestarian wilayah pesisir yang berkaitan dg paham lamun.