Relevansi Objek Politik di 2024

Petugas KPPS menyiapkan surat suara pada pemungutan suara ulang di TPS 71, Cempaka Putih, Tangerang Selatan. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia 2024 mendatang akan jadi Pilpres pertama setelah perubahan undang-undang Pilpres Tahun 2019 yang mengatur terkait persyaratan kandidat calon Presiden maupun wakil Presiden. Berbagai mesin-mesin politik kini sudah mulai dihidupkan untuk persiapan melaju di arena tahun politik mendatang. Sebagai warga dan masyarakat Indonesia tentu kita juga harus turut serta di dalam euforia yang akan datang itu, sejenak kita melihat di tahun-tahun lalu, sudah banyak pengalaman yang kita dapatkan dari arena tahun-tahun politik.

Kita semua dapat melihat dan mengikuti seluruh perkembangan politik Indonesia dengan membaca dinamika yang berkembang di dalam informasi parpol, tokoh-tokoh politik yang dimungkinkan untuk jadi potensi capres, serta isu-isu yang berkembang lainnya. Ada beberapa catatan penting di dalam menyongsong pilpres 2024 mendatang, antara lain dengan mengikuti perkembangan politik yang berlangsung saat ini, mempelajari program yang relevan dan harus diangkat oleh para calon, serta memperhatikan rekam jejak para calon.

Saya rasa kita semua sudah cukup menerima transisi politik yang berdampak dengan adanya skat di tubuh publik dengan pemerintah. Masyarakat berharap besar dengan Pilpres yang akan datang ini agar lebih bijak dalam mengusung atau mengembangkan isu-isu yang menjadi objek politik. Masyarakat sangat membutuhkan relevansi terhadap hal tersebut agar supaya bisa dikonsumsi dan dicerna dengan baik oleh kultur dan budaya masyarakat kita.

Munculnya nama-nama paslon saat ini adalah sebuah representasi dari tingkat elektabilitas ketokohannya masing-masing. Ada yang populer karena memiliki basis pendukung yang kuat, ada juga yang populer karena dikagumi oleh para kaum milenial. Ada pula yang dikagumi pendukung hanya sebatas di lingkup ke wilayahannya. Bahkan ada juga yang sedang berproses meningkatkan elektabilitasnya dengan rutin melakukan kegiatan sosial, semua itu dapat kita baca dengan informasi perkembangan tokoh-tokoh yang dimungkinkan untuk bisa berpotensi menjadi capres pada tahun depan.

Memang tidak mudah bagi publik untuk memprediksi dengan tepat terkait objek politik yang akan dipertaruhkan dalam kontestasi politik pada Pilpres Indonesia mendatang. Namun setidaknya para elite dan stakeholder bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang sesungguhnya.

Kesehatan

Sejumlah kesehatan masih harus menjadi topik utama dalam berbagai penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke depan. Pandemi Covid-19 masih tercatat dalam fokus penanganan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang saat ini sedang melaksanakan vaksinasi massal. Selain Covid 19 penularan penyakit lainnya seperti demam berdarah, malaria dan tuberkulosis juga harus mendapat perhatian khusus di dalam penanganannya.

Selanjutnya ada kesehatan mental masyarakat Indonesia. Belakangan ini isu terkait kesehatan mental semakin menjadi terutama saat pandemi Covid 19. Belum lagi meski Covid 19 sudah bisa dikatakan mulai mereda, namun heran-nya masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal sehingga menyebabkan kecemasan dan tingkat stres masyarakat menjadi meningkat.

Lebih lanjut, ada lagi hal yang sangat perlu diperhatikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan adalah perkara kesehatan ibu dan anak. Beberapa waktu lalu sudah berapa bibit bangsa kita yang tumbang akibat beredarnya sirop yang menyebabkan permasalahan serius pada fungsi ginjal mereka? Bisa dibayangkan dan kita cek sendiri rekam jejak digital terkait permasalahan tersebut.

Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai juga harus menjadi fokus utama dalam pelayanan birokrasi di wilayah kerja kesehatan. Masih sangat banyak perkara-perkara di tingkat bawah yang harus segera dituntaskan dalam efisiensi pelayanan dan fasilitas kesehatan, yang nantinya juga sangat mempengaruhi pada masalah gizi, kecerdasan dan sanitasi masyarakat terutama di wilayah pedesaan.

Ekonomi Bangsa

Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membangkitkan perekonomian Indonesia pada tahun ini dan sebelumnya, antara lain tingginya angka pengangguran, daya beli yang menurun, dan terbatasnya akses permodalan. Oleh karena itu, pemulihan perekonomian Indonesia ke depan menuntut semua pihak untuk meningkatkan upayanya.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kurangnya investasi juga mengakibatkan masyarakat kita kekurangan pekerjaan yang tersedia. Banyak pencari kerja di Indonesia kekurangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan pasar kerja. Hal ini membuat sulit untuk bersaing dengan pelamar lain yang lebih berkualitas.

Selain itu, pertumbuhan penduduk Indonesia menyebabkan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, yang berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Kesenjangan regional juga masih menyebabkan kesempatan kerja terbatas di beberapa bagian Indonesia, akhirnya menciptakan kesenjangan pengangguran antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Perbedaan antara pencari kerja dan daftar permintaan juga dimungkinkan karena adanya perbedaan antara pencari kerja dan pekerjaan terbuka, baik dalam hal kualifikasi maupun lokasi. Di sisi lain, masih banyak perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dan merumahkan karyawan untuk mengurangi biaya operasional.

Sehingga sangat diperlukannya kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia antara lain dengan aktif memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan pelatihan, mendukung sektor UKM, dan berupaya mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong dengan kuat investasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas.

Belum lagi masalah hak pekerja atau penciptaan lapangan kerja yang masih diperdebatkan di Indonesia. Adanya undang-undang Cipta Kerja yang diundangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 untuk mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk mengubah berbagai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang ada juga masih perlu keselarasan antara harapan pemerintah dan fakta yang ada.

Lingkungan Hidup

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia akan secara terus menerus menghadapi banyak masalah lingkungan yang serius di tahun-tahun mendatang. Mulai dari pencemaran udara, deforestasi, pemanasan global, pengelolaan sampah, konservasi alam dan satwa, hingga penggunaan air bersih.

Dan publik sangat sekali membutuhkan program-program atau kebijakan birokrat dalam hal mengembangkan energi terbarukan, meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah, melindungi satwa liar, mengembangkan hutan lestari, serta meningkatkan kualitas air dan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, pemerintah harus memperkuat peraturan tentang penggunaan lahan, pertambangan, dan pembangunan untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati, apalagi ada yang terbaru adalah perkara positif dan negatifnya soal nikel kita yang sedang diperjuangkan Presiden saat ini.

Sehingga dengan begitu, hal yang hendak dikampanyekan oleh para calon pemimpin baru tersebut bisa di konsumsi dan dicerna dengan baik oleh keadaan yang dialami masyarakat. Masyarakat kita sudah paham betul dengan tingkat pencemaran udara yang tinggi di berbagai kota besar, deforestasi dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh perambahan hutan, penggunaan lahan ilegal, dan praktik yang tidak berkelanjutan, perusakan habitat alami yang terus mengancam kelangsungan hidup berbagai macam spesies, serta limbah industri yang terus menjadi akar permasalahan di wilayah pertanian maupun perkotaan.

Jadi dapat dikatakan bahwa yang kita butuhkan adalah langkah bersama untuk menghadapi itu semua, bukan mengembangkan isu yang menyebabkan adanya transisi politik. Sehingga tidak memberikan dampak apa-apa di kalangan masyarakat bawah. Oleh sebab itu, partisipasi warga negara dalam proses menerapkan objek politik juga dapat membantu memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili dan dipertimbangkan dalam kebijakan publik. Setiap warga negara atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses politik juga dapat membantu memantau kinerja pemerintah dan mendorong perubahan politik yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. (**)