Konten dari Pengguna

Relevansi Organisasi Eksternal UI Negeri Jakarta

Bahtera Muhammad Persada
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UI Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022
10 Januari 2025 12:26 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Bahtera Muhammad Persada tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dokumentasi Kegiatan Diskusi UIN Jakarta. Sumber Foto: Penulis
zoom-in-whitePerbesar
Dokumentasi Kegiatan Diskusi UIN Jakarta. Sumber Foto: Penulis
ADVERTISEMENT
Empat Organisasi Eksternal di UIN Jakarta yang diakui di lingkungan kampus, berperan sebagai wadah pembentukan kader dan berkesempatan untuk mengusung calon Eksekutor dan Legislator di lingkungan kampus UIN Jakarta: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
ADVERTISEMENT
Polemik tentang seorang Independen menjadi mustahil untuk bisa menduduki kursi empuk kekuasaan. Mahasiswa diharuskan untuk mengikuti Organisasi Eksternal guna sebagai kendaraan politik agar bisa masuk dalam Biro atau Kandidat Pemilihan.
Terkait kebijakan berlaku yang telah dibuat, apakah sudah relevan kebijakan tersebut terhadap lingkupan akademis yang seharusnya bernuansa integritas dan intelektualitas? Umumnya pemangku jabatan, selain harus loyal terhadap almamaternya atau partainya juga dituntut untuk harus lebih pantas dalam mengemban amanah.
Organisasi bukan hanya sebatas apa yang dikerjakan dan apa yang didapatkan. Luas dari itu, selayaknya organisasi mampu menciptakan nuansa intelektual yang mengasah kemampuan pola pikir, membentuk kader yang memumpuni guna mampu bersaing dalam program dan managament. Memberantas pragmatisme yang menjaring mahasiswa baru bukan untuk menciptakan kader yang top, hanya sebatas mengeksploitasi hak suara guna kemenangan Pemilwa.
ADVERTISEMENT
Organisasi Eksternal, jika hanya dijadikan sebagai wadah untuk merebut kekuasaan, maka seharusnya juga mampu untuk berintegritas maupun beradu gagasan. Kurang relevan dan tidak menarik, kecuali bagi mereka yang doyan berpolitik. Baiknya kebijakan tersebut dibuat lebih komprehensif, memprioritaskan sebuah kualitas bukan hanya sebatas kuantitas, memperkokoh kemauan dengan dalih menciptakan kebermanfaatan.