Dunia Angka dan Hilangnya Kemanusiaan Kita

Generate with Gemini Flash 2.5

Dewasa ini, di sekitar kita, angka seolah-olah menjadi satu-satunya standar kebenaran yang paling diagungkan dalam pengambilan keputusan. Ia dalam keseharian kita tampak pada label harga barang dagangan di pasar, pada lembar gaji dan tagihan listrik, pada daftar obat di puskesmas, pada jadwal keberangkatan bus antarkota, dan pada dokumen kebijakan yang mengatur nasib banyak orang.

Ia dalam keseharian kita dipakai untuk menentukan prioritas, menakar kemampuan seseorang, dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Ia dalam keseharian kita menjadi bukti yang mudah dirujuk, dasar yang tampak objektif, dan ukuran yang sering dianggap paling adil untuk menentukan sebuah kebijakan.

Mungkin karena itu kita mudah percaya bahwa angka adalah standar kebenaran.

Sebagai akibat dari pola-pola di atas. Ada saat ketika angka yang hakikatnya hanya membantu menerangkan kepada kita tentang satu bagian kecil dari sebuah kenyataan, justru dijadikan tujuan dan standar kebenaran mutlak. Nilai rapor, misalnya, tidak lagi dipahami sebagai gambaran proses belajar, melainkan jadi tiket masuk sekolah atau beasiswa, hingga murid yang nilainya rendah dicap “bodoh” meski memiliki potensi lain.

Pada ranah birokrasi, capaian kinerja yang dihitung lewat angka SKP atau indikator anggaran menjadi dasar untuk menentukan gaji dan tunjangan, meski kualitas pelayanan nyatanya sering berbanding terbalik. Dan dalam ranah kebijakan publik, polemik standar kemiskinan yang baru-baru ini terjadi menjadi bukti bahwa angka pada beberapa kasus telah mengaburkan realitas: versi BPS mencatat 24 juta orang miskin, sementara versi Bank Dunia bisa melonjak hingga lebih dari 190 juta jiwa, perbedaan yang sangat menentukan untuk melihat secara konkret soal apakah jutaan orang sedang menderita atau sejahtera. Pada titik inilah, ukuran yang mestinya menolong kita membaca kenyataan justru berbalik mengabaikan kehidupan nyata orang-orang di baliknya.

Di rumah tangga, inflasi bisa jadi memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan definisi aslinya. Inflasi dalam versi masyarakat adalah ketika uang belanja yang pagi masih cukup, tetapi sore sudah habis bahkan sebelum seorang ayah sempat membelikan uang jajan anaknya.

Di tingkat kota, statistik kriminalitas bisa jadi memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan definisi di laporan statistik dan lonjakan kasus kejahatan. Statistik kriminalitas dalam versi masyarakat adalah ketika seorang ibu tidak lagi berani membiarkan anaknya pulang sendirian setelah magrib karena cerita pencurian dan perampasan sudah terlalu sering terdengar di lingkungan.

Di tingkat nasional, angka kemiskinan bisa jadi memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan definisi yang tengah diperdebatkan di atas. Angka kemiskinan dalam versi masyarakat adalah ketika seorang kepala keluarga merasa malu menyandang status penerima bantuan, padahal untuk membeli beras saja ia harus berutang ke tetangga.

Kita kerap tergoda menjadikan angka sebagai kompas tunggal karena ia memberi rasa pasti. Tetapi kepastian yang disajikan oleh angka justru sering mengaburkan pandangan kita tentang cerita yang sebenarnya, sehingga kita terlupa memahami, menyadari, dan merasakan apa yang sesungguhnya dialami orang lain. Sebagai akibatnya, ketika angka telah menjadi standar kebenaran, kebijakan yang lahir darinya menjadi kaku, kehilangan kepekaan, dan tidak mampu mengekspresikan nilai serta aspirasi yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan emosi publik yang memuncak karena peristiwa yang melukai rasa keadilan. Kemarahan itu menunjukkan bahwa ada sisi kehidupan yang tidak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya oleh hitungan.

Pada ranah ketenagakerjaan, protes muncul ketika upah minimum ditetapkan hanya berdasarkan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sementara buruh merasakan biaya hidup yang jauh lebih berat. Pada saat yang sama, gelombang PHK membuat ribuan orang kehilangan mata pencaharian, dan antrean panjang pencari kerja di job fair menjadi potret nyata betapa sulitnya mencari pekerjaan layak. Namun pernyataan pemerintah yang menyebut membludaknya peserta job fair bukan tanda sulitnya mencari kerja justru semakin memperlebar jarak antara angka di laporan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat.

Pada ranah politik, rasa keadilan masyarakat kembali tersakiti ketika seorang legislator yang juga artis dengan enteng membandingkan gaji buruh tiga juta dengan penghasilannya sepuluh juta sehari, seakan-akan jerih payah ribuan orang bisa disepelekan dengan perbandingan angka semata.

Bagi mereka yang memegang kewenangan, keterbukaan adalah syarat paling dasar. Transparansi dan akurasi informasi adalah standar yang tidak boleh ditinggalkan. Data yang menjadi dasar kebijakan beserta alasannya harus disampaikan dengan bahasa yang wajar, tidak menyembunyikan kelemahan metode, dan tidak menutupi pilihan yang ditinggalkan. Bagi mereka yang menyampaikan kabar kepada publik, transparansi dan akurasi informasi adalah standar yang tidak boleh ditinggalkan.

Bagi kita sebagai warga, tanggung jawab di atas juga berlaku sama. Sikap kritis dalam membaca tuntas sebelum menyebarkan informasi, keberanian mempertanyakan sesuatu yang terasa janggal, dan kelegaan hati untuk mengubah pendapat ketika penjelasan yang lebih baik diberikan adalah salah satu cara menjaga agar ruang publik tetap sehat, kebijakan tetap berpijak pada kenyataan, dan keputusan yang lahir dari proses bersama tetap bisa dipercaya. Dan inilah yang menurut versi saya bisa disebut sebagai salah satu pola komunikasi yang “Demokratis” dalam konteks dunia digital.

Dengan demikian, dalam konteks kita yang saat ini terjebak dalam “dunia” angka ini, satu-satunya langkah bijak adalah dengan mulai merefleksi diri, apakah selama ini kita telah menjadi mesin tanpa perasaan kemanusiaan, atau masih memiliki sifat manusiawi. Jika iya, maka sudah seharusnya kita tidak lagi terjebak oleh “metrik” yang sarat nilai dan substansi. Sudah saatnya, kita kembali menjadi manusia yang peka, yang mampu mendengar keluhan di balik data, melihat wajah di balik grafik, dan memahami cerita dan derita di balik setumpuk dokumen laporan. Angka boleh saja menuntun arah manusia dalam pengambilan keputusan, tetapi keputusan itu tetap harus berpijak pada rasa kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat.

“Dunia angka” akan terus berkembang seiring hadirnya alat ukur yang semakin canggih. Tantangan kita adalah memberi ruang makna yang lebih luas di sekelilingnya, agar ia tidak berhenti pada hitungan semata. Di ruang itu, akal sehat bertemu dengan empati, dan perhitungan bertemu dengan rasa kemanusiaan. Dari pertemuan itulah keputusan yang baik biasanya lahir—mungkin tidak selalu memuaskan semua pihak, tetapi tetap bisa dipahami, dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terpenting, dapat dirasakan adil oleh mereka yang hidupnya terdampak. Seperti yang dapat kita sarikan dari berbagai perjuangan Gus Dur dan nilai kemanusiaannya yakni

“kemanusiaan sejati adalah keberpihakan pada mereka yang lemah, karena dari sanalah ukuran moral sebuah bangsa ditentukan.”