Menimbang Pro dan Kontra Blusukan atau Hanya Pencitraan politik
Mahasiswa program studi pendidikan ekonomi di universitas pamulang
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Soleh Sabarusdin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke 4 dunia, negara terbesar yang menganut demokrasi terbesar di dunia, sangat miris melihat negara dengan penganut sistem demokrasi terbesar ke 3 di dunia ini justru hanya menduduki peringkat 56 indeks demokrasi dari 167 negara, hal ini menandakan bahwa demokrsi indonesia sangat lah mengalami kemundurun dan berbagai masalah hal itu tidak bisa di pungkuri karena berkaitan dengan proses pemilihan dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.
Pada tahun 2024 dua kategori yang mencatatkan penurunan terbesar adalah fungsi pemerintahan dan proses pemilihan serta pluralisme berkaitan dengan pluralisme rata rata penduduk indonesia memilih calon kepala daerah masih sangat subjektif yaitu melihat dari suku ras atau golongan tertentu bahkan melihat dari gaya penampilan yang sederhana hal ini justru memberi ruang kepada para politik untuk berlomba-lomba menonjolkan pencitraan daripada visi misi nya serta kapasitas nya untuk kemajuan indonesia.
di Indonesia para politik menggunakan cara blusukan ke daerah tertinggal atau sedang mengalami problematika seperti ekonomi,sosial, atau politik untuk mempertegas pencitraan agar bisa merauk simpatisan dan suara dari rakyat daerah tersebut melihat fenomena para calon kepala daerah melakukan blusukan meraih berbagai polemik terutama kepada kaum intelektual atau akademisi pasalnya metode blusukan ini terkesan lebih banyak berdampak negatif seperti manipulasi massa serta tidak sesuai dengan kebijakan publik yang nanti di buat oleh para politik itu pasalnya blusukan ini hanya menampilkan sisi positif dari tokoh tersebut di media sosial dan tanpa menampilkan kapastitas atau kemampuan dari tokoh tersebut dalam membuat kebijakan serta menangani sebuah masalah masalah yang ada sekarang , yang akan menimbulkan fanatisme kepada pendukungnya yang hanya berdasarkan dari subjektif dari hasil blusukan tersebut tanpa melihat visi misi atau kebijakan yang akan di buat atau telah di buat.
seperti dejavu rakyat indonesia melihat sosok dedi mulyadi yang akrab di panggil kdm ini seperti mengadopsi gaya politik dari mantan presiden jokowi dodo hal ini justru memunculkan beragai pendapat, ada yang berpendapat bahwa justru akan mengulangi kesalahan yang sama karena melihat dan memilih pemimpin berdasarkan pencitraan saja tanpa melihat dari kapasitas serta visi misi nya dan ada yang pro dan mendukung gaya politik pria yang akrab di sapa kdm tersebut.
menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menganggap KDM dapat mengetahui persoalan masyarakat, Dengan begitu pemimpin diharapkan dapat mengambil kebijakan yang pas untuk mengatasi persoalan masyarakat, Bagi beberapa kelompok/orang yang pro terhadap gaya kdm ini beranggapan pemimpin yang baik adalah yang mampu mengambil keputusan yang cepat Hal ini mereka temukan pada sosok KDM yang mengambil kebijakan saat di lapangan. KDM dinilai mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan langsung mengambil keputusan di tempat,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Senin 5 Mei 2025.
Jamiluddin juga memberikan kritik terhadap gaya berpolitik kdm seperti itu apabila berdampak jangka panjang dan bisa menambah masalah. Hal inilah yang awalnya masyarakat menyukai sang pemimpin, namun dalam jangka panjang berpeluang akan dihujat. “Hal seperti ini juga terlihat pada kasus Jokowi ketika jadi Presiden. Awalnya dipuja-puja, belakangan justru banyak yang menghujatnya,” ujar Jamiluddin
politik pencitraan membuka mata kita terhadap realitas di balik layar panggung politik. Lewat narasi yang tajam dan sajian faktual menunjukkan bagaimana pencitraan digunakan sebagai alat strategis untuk membentuk opini publik, sekaligus memperlihatkan dampak negatifnya terhadap kejujuran politik dan kualitas demokrasi.
Di satu sisi pencitraan bisa menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan dan membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Namun di sisi lain pencitraan yang berlebihan dan manipulatif berisiko menutupi substansi kebijakan serta mengaburkan integritas moral seorang pemimpin
Melalui tulisan ini saya selaku penulis bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh bapak Mawardi Nurullah, Spd,Mpd, dan mengajak kepada pembaca untuk lebih kritis dan tidak mudah terjebak dalam permukaan citra semata. Politik seharusnya tidak hanya soal tampil baik di kamera tetapi juga tentang konsistensi dalam tindakan nyata. Pada akhirnya kesadaran dan literasi politik masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga agar pencitraan tidak menggantikan esensi kepemimpinan yang sejati.