Relasi Kuasa Dalam Struktur Sosial Masyarakat Indonesia

Kekuasaan, merupakan satu kata yang tidak dapat kita pungkiri sangat besar serta kuat pengaruh dan peranan-nya dalam kehidupan. Dengan kekuasaan seseorang dapat memerintah, melarang serta dapat melakukan apapun yang dia inginkan, baik yang sifat-nya positif ataupun negatif. Sebagai contoh, jika kekuasan-nya digunakan mengarah pada hal yang positif, maka hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas terhadap segala jenis aspek kehidupan. Sedangkan, jika kekuasaan-nya digunakan mengarah pada hal yang negatif, maka hal tersebut akan berujung pada berbagai macam bentuk penyelewengan serta penurunan terhadap segala jenis aspek yang ada dalam kehidupan.

Ilustrasi kuasa. Foto: https://www.pexels.com/id-id/pencarian/command/

Dengan demikian, kekuasaan merupakan alat atau hal yang sangat dapat membawa dampak begitu besar dan signifikan dalam kehidupan.

Indonesia, sebagaimana kita ketahui merupakan negara yang juga mengatur akan hal tersebut. Dalam alinea kedua UUD 1945 dikatakan;

Di dalam alinea kedua tersebut dikatakan bahwasa-nya Indonesia merupakan negara yang berdaulat, yang mana makna-nya mengutip dari detik.com bahwa "Negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain". Dari alinea kedua UUD 1945 ini menandakan bahwasan-nya negara Indonesia merupakan, negara yang memiliki aturan, kebijakan, serta kekuasaan-nya tersendiri. Yang mana hal tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh negara serta bangsa lain.

Ilustrasi foto. Sumber: https://www.pexels.com/search/indonesia/

Namun hal yang demikian, dalam kenyataan-nya di lapangan. Tidaklah berjalan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Walaupun memang sebagaimana telah disebutkan sebelum-nya bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuasaan-nya tersendiri, yang dalam artian memiliki aturan serta kebijakan bagi kemaslahatan seluruh rakyat-nya. Akan tetapi, dalam penerapan-nya tidaklah berjalan demikian.

Relasi kuasa di dalam struktur kebijakan serta peraturan Indonesia banyak yang sering disalah gunakan. Banyak kekuasaan yang tidak ditempatkan sebagaimana mesti-nya. Dalam hal ini para petinggi yang memegang kekuasaan untuk menentukan kebijakan serta peraturan, banyak dari mereka menentukan kebijakan serta peraturan malah menjadi boomerang bagi kemaslahatan rakyat di negara ini.

Relasi kuasa pada akhir-nya hanya menjadi sebuah tunggangan bagi para kalangan elit penentu kebijakan untuk menaikan taraf hidup diri mereka sendiri, bukan untuk rakyat. Sistem kebijakan yang dari dulu-pun digaung-gaungkan berupa sistem demokrasi, yang mana dikatakan "Dari rakyat, untuk rakyat". Hal tersebut pada akhir-nya hanya menjadi sekedar bualan, serta formalitas belaka bagi kebijakan di negara kita tercinta ini.

Bagaimana tidak, hal tersebut hanya sekedar bualan? Kita lihat fakta di lapangan, masih banyak rakyat yang terhimpit hidup-nya dalam relasi kekuasaan para kalangan elit penentu kebijakan. Terutama para kaum marginal, yang dalam artian ini hidup-nya terpinggirkan dari kehidupan perkotaan serta tidak merasakan kebijakan yang diterapkan di perkotaan. Mereka tersingkirkan dari indah-nya peradaban yang diterapkan di perkotaan. Tak jarang dan tak ayal, ketika mereka ingin mengadu nasib-nya untuk hidup di perkotaan mereka akhir-nya malah ter-nafikan serta malah menjadi budak bagi para elit pemegang kekuasaan.

Relasi kuasa dalam struktur sosial masyarakat Indonesia begitu kental terasa dalam setiap bidang kehidupan di masyarakat. Pendidikan, ekonomi, politik, bahkan agama, menjadi sasaran empuk bagi para elit pemegang kekuasaan dalam menancapkan taring-taringnya. Kita ambil satu contoh dalam lini ekonomi serta politik. Banyak rakyat-rakyat menengah kebawah yang dalam hal ekonomi-nya berkekurangan, dipersulit dengan berbagai macam persyaratan pekerjaan demi menunjang kebutuhan ekonomi mereka. Banyak kasus di sekitaran masyarakat Indonesia, yang mana ketika mereka tidak memiliki kenalan atau dalam tanda kutip "orang dalam" sulit bagi mereka dalam memperoleh pekerjaan.

Kemudian dari lini politik lebih terlihat dan nampak lagi relasi kuasa begitu kental menyelimuti, yakni dalam hal mendapatkan kedudukan. Banyak para politisi yang memang harus mengikuti perintah atasan mereka, dalam artian elit penentu kedudukan. Mereka harus patuh dan tunduk pada setiap perintah atasan mereka, jikalau mereka ingin mendapatkan kedudukan tersebut. Tak ayal banyak dari mereka yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan kedudukan tersebut. Para politisi yang mengiginkan kedudukan tersebut dibuat tunduk dan patuh terhadap setiap perintah dari atasan mereka yang menentukan kedudukan mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki kebebasan dalam melakukan pilihan serta penentuan bagi setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Dari sini memang begitu terlihat betapa mendominasi-nya relasi kuasa dalam setiap lini kehidupan masyarakat di Indonesia.

Semoga kedepan-nya Indonesia benar-benar menjadi negara yang berdaulat, yang mana dalam artian benar-benar memiliki kekuasaan yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat-nya serta tidak disetir oleh segelintir orang dalam penentuan peraturan serta kebijakan-nya. Dan semoga kedepan-nya tidak perlu lagi kata-kata "orang dalam" ketika mencari pekerjaan ataupun posisi di dalam setiap lini bidang kehidupan.