Politik Luar Negeri Indonesia On the Track

Menjelang tutup tahun kemarin, banyak hujatan/cacian/kritikan/nyinyiran yang diterima oleh Presiden Jokowi. Hal itu karena dirasa kinerja pemerintahan Jokowi tak sesuai dengan harapan mereka.

Padahal sudah banyak kerja dan prestasi Presiden Jokowi yang diakui dan mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Salah satunya di bidang luar negeri.

Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi memutuskan bahwa sasaran politik luar negeri Indonesia adalah terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional.

Berdasarkan sasaran tersebut, ditetapkan agenda politik luar negeri yang tertuang dalam RPJMN, diantaranya, penanganan perbatasan, pemantapan peran Indonesia di ASEAN, penguatan diplomasi ekonomi, peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap TKI, dan peran Indonesia dlm kerjasama bilateral, regional dan global.

Sejauh ini, capaian atas agenda politik luar negeri itu cukup memuaskan. Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia selalu menunjukkan kehadirannya secara aktif di kancah internasional, terutama dalam mendorong terjadinya perdamaian dunia.

Hal tersebut terlihat dari langkah Indonesia yang merespon dengan cepat dan tepat saat kasus Rohingnya, dimana Indonesia selain memberikan bantuan ekonomi juga mengirim Menteri Luar Negeri ke Myanmar dan negara tetangganya.

Kemudian, langkah Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia juga termanifestasikan dalam sikapnya mengecam pengakuan Presiden Amerika Serikat soal Yerusalem sebagai ibukota Israel. Selain itu, Presiden Jokowi juga menggalang dukungan untuk menolak pengakuan itu di KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Apresiasi juga perlu kita sematkan pada Presiden Jokowi atas capaiannya memberikan perlindungan pada WNI yang berada di luar negeri. Hal itu karena Kemenlu telah berhasil membangun sistem perlindungan buruh migran melalui Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Tak hanya itu, Kemenlu juga terus membangun kerjasamma kemanusiaan dan perdamaian dengan berbagai negara, baik bilateral atau multilateral. Hal itu seperti kesepakatan dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA/) dan Preferential Trade Agreement (PTA), serta akan memulai perundingan Bilateral Investment Treaty (BIT).

Itulah sejumlah prestasi yang ditorehkan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya. Kita perlu dukung pemerintahan yang sah saat ini agar cita-cita konstitusi bahwa Indonesia untuk "Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", dapat benar-benar terwujud.

Bukan justru dengan hanya mengkritik, menghina, tak menghargai, dan merendahkan kinerja pemerintahan yang sah.

Sebelumnya, kritik atas kinerja politik luar negeri Presiden Jokowi disampaikan oleh pengamat politik, Muchtar Effendi Harahap. Ia menyebutkan bahwa kinerja Jokowi dalam bidang politik luar negeri gagal total.

Namun, hal tersebut terbantah dengan data dan fakta seperti di atas.