SURABAYA DAN JAWA TIMUR, ANTARA PANDEMI DAN GENGSI KEKUASAAN

Surabaya dan jawa timur sedang dalam situasi pelik menghadapi pandemi. Beberapa waktu lalu presiden menentukan deadline 2 minggu kurva Covid-19 menurun. Jatim jawara Covid-19 dengan surabaya sebagai penyumbang terbesar kasus, para pemangku jabatan justru saling mempertontonkan drama.

Beberapa kondisi yang membuat sulit kepatuhan masyarakat rendah, ini tidak bisa disalahkan juga karena PSBB yang kapan hari dihentikan masih belum cukup menumbuhkan kesadaran, karena penerapan masih setengah-setengah.

Keputusan menghentikan PSBB di tengah kasus yang sedang melambung tinggi dan belum sampai puncak dari kasus tentu bisa dibilang sangat fatal, apapun alasannya termasuk karena pertimbangan ekonomi.

Sekarang, pasca presiden memberi ultimatum, belum ada gerakan ke arah perbaikan justru mempertontonkan kekuatan ego sektoral masing-masing kubu yang mewakili pemprov jatim dan pemkot surabaya.

Aksi saling mencari kesalahan yang tersebar di media online merupakan sifat kekanak-kanakan dan bisa dikategorikan sebuah bentuk depresi dari seorang pemangku jabatan. Seharusnya seorang pemimpin memiliki sikap strong, menghadapi permasalahan besar pandemi ini dengan kepala tegak. Bila ada kekurangan masing-masing baiknya saling mengisi.

Jawaban kongkrit mengerem laju kasus ya lockdown atau PSBB sambil memperbaiki banyak sisi yang kedodoran termasuk perbaikan fasilitas kesehatan di jawa timur dan khususnya di Surabaya.

Tapi siapa yang mau berdiri di depan mengucapkan permintaan maaf di depan rakyat, mengumumkan kembali pemberlakuan PSBB. Tapi apakah itu mungkin mengingat para pemangku jabatan juga butuh rating bintang lima?

Beberapa waktu lalu saya menuliskan artikel dengan judul perlukah sinkronisasi dan sinergi ulang penanganan Covid-19? https://www.jatimplusonline.com/2020/06/perlukah-sinkronisasi-dan-sinergi-ulang.html

Ya, untuk saat ini sangat urgen dilakukan hal tersebut untuk mengatasi persoalan surabaya dan jawa timur. Karena pada saat ini surabaya dan jawa timur sedang terjebak antara pandemi dan gengsi kekuasaan.

Para pemangku jabatan sudah semestinya insaf. Bahwasanya musuh yang ada di depan mata ini sama yakni Covid-19. Kesadaran kolektif mesti dibangun, kerja kolektif harus dibina, akrobat atau drama politik cukup disudahi. surabaya wani dan jatim wani mestinya jangan hanya sebagai jargon saja melainkan sebuah kata yang memiliki bobot dalam wujud perbuatan atau kebijakan efektif.

ilustrasi dari beritalima.com

Konsolidasi mantra militer dan kesehatan perlu dilakukan agar setiap strategi yang diambil berasal dari pemikiran bersama yang matang karena yang sedang dihadapi saat ini sebuah perang besar. Organisasi profesi baik IDI, PPNI, IBI merupakan organissi independen dan netral yang mesti dirangkul oleh para pemangku dalam merumuskan strategi kebijakan, sekaligus bisa membangun soliditas nakes di semua lini.

Fasilitas kesehatan baik rumah sakit dan puskesmas harus ‘dipersenjatai’ dalam kerjanya agar risiko penularan Covid-19 ke nakes dan tidak ada lagi nakes yang gugur akibat Covid-19. Masyarakat harus dikontrol dengan sebuah aturan tegas tertulis bukan sekedar himbauan ringan taati protokol kesehatan. Wacana new normal untuk surabaya-jawa timur harus di-hold terlebih dahulu.

Gengsi kekuasaan telah nyata membuat kita sulit melangkah. Bila hal ini diteruskan kita tidak akan mungkin bisa berbenah. Andaikata hal demikian masih dilanjutkan, mungkin pemerintah pusat harus secepatnya mengambil sikap tegas. Segala bentuk kewenangan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 harus dikontrol oleh pusat baik berupa opsi satuan tugas TNI atau format lain yang sama tegas. Ini opsi terakhir namun sebaiknya para pemangku jabatan bisa berbesar hati dan berdamai demi tujuan lebih besar yakni keselamatan rakyat.

Penulis : dr. Sonny Fadli

Residen Obstetri & Ginekologi RSUD dr. Soetomo/FK Unair Surabaya