Maksiat Politik Indonesia Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024

Tidak terasa Pemilu serentak tahun 2024 akan dilaksanakan kurang dari 24 jam lagi. Namun saat ini seperti yang kita tahu di media sosial sudah berseliweran berita-berita tentang kecurangan/pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil rakyat ini. Terutama yang sedang hangatnya tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu pencalonan putra presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Gedung Mahkamah Konstitusi. Sumber: Shutter Stock

Hal ini menjadi kontroversial karena Gibran yang belum memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden sesuai aturan konstitusi yang mengharuskan calon presiden atau wakil presiden berumur minimal 40 tahun. Namun, tiba-tiba seorang mahasiswa mengajukan uji materil terhadap peraturan tersebut dengan bunyi calon presiden atau wakil presiden berumur minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah.

Lalu opsi ini diterima oleh MK yang dipimpin oleh pamannya Gibran yaitu Anwar Usman. Tentu saja dengan putusan tersebut memuluskan jalan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tidak lama setelah putusan tersebut paman sekaligus Ketua MK Anwar Usman dijatuhi sanksi atas pelanggaran kode etik dalam mengambil putusan tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Beberapa hari yang lalu juga terkena sanksi yaitu Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari atas pelolosan Gibran menjadi calon wakil presiden.

Pemilihan Presiden kali ini tentu saja menjadi sejarah pertama kali di negeri ini putra Presiden mencalonkan diri sebagai wakil presiden disaat ayahnya masih menduduki jabatan presiden. Memang hal ini tidak ada salahnya, namun tentu saja ini membuat kemungkinan akan kecurangan semakin terbuka luas dikarenakan Presiden Jokowi yang saat ini masih berkuasa mempunyai semua peralatan untuk melakukan kecurangan tersebut ditambah lagi salah satu calon wakil presiden adalah anak kandungnya tentu saja tidak bisa dielakkan adanya hubungan emosional antara bapak dan anak pada pemilu kali ini yang menyebabkan kemungkinan pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Statement ini berdasarkan berita yang bisa kita lihat di berbagai media bagaimana bansos diatasnamakan bantuan Presiden yang secara tidak langsung adalah dirinya padahal uang yang dipakai adalah uang negara. Ditambah lagi denga bansos yang diberikan saat ini lebih anyak dibanding bansos yang diberikan kepada masyarakat saat Covid-19 kemaren. Sehingga ini secara tidak langsung bisa diartikan bahwa bansos yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang sosoknya yang pada pemilu 2024 ini akan digantikan oleh anaknya sebagai calon wakil presiden. Ditambah lagi dengan banyaknya menteri pada kabinet Presiden Jokowi sekarang yang terus terang mendukung salah satu calon, dimana ini tentu saja akan membuka peluang lagi kalau fasilitas negara akan dimanfaatkan oleh menteri-menteri tersebut untuk memilih calon pilihannya.

Ilustrasi. Sumber: Shutter Stock

Dengan banyaknya permasalahan yang kian muncul ke permukaan membuat isu pemakzulan Presiden Jokowi dan kritik terhadap pemerintah dari kalangan akademisi serta mahasiswa. Menurut para akademisi keadaan demokrasi Indonesia yang saat ini dianggap memprihatinkan sehingga perlu kiranya kita sebagai Civitas Akademika turut andil dalam mencegah kemunduran demokrasi tersebut. Dengan tulisan saya yang sederhana ini kiranya mungkin bisa menyadarkan kita bahwa kemunduran demokrasi Indonesia saat ini yang berada dibawah bayang-bayang oligarki. Maka dari itu diharapkan pilihan rasional kita dalam menentukan wakil rakyat besok, terutama Presiden dan Wakil Presiden karena inilah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara kita.