Merangkai Kembali Persatuan dengan Momentum Semangat Hari Kemerdekaan

Foto proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sumber: Shutter Stock.

Seperti yang kita tahu tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Negara kita Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.

Kemerdekaan yang tentu saja tidak mudah diraih oleh para pahlawan pada masa itu karena harus melawan para penjajah terlebih dahulu dan melalui banyak konferensi-konferensi yang diwakili oleh para pendiri bangsa untuk memperoleh dukungan dan pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka.

Tepat juga pada hari ini kamis 17 Agustus 2023 telah 78 tahun negara kita Indonesia merdeka dari para penjajah. Tentu di angka 78 tahun ini Indonesia telah mengalami banyak perubahan baik dalam proses pemerintahannya dari awal merdeka sampai sekarang maupun dari segi infrastruktur dan lain sebagainya.

Tentunya dalam menyambut hari kemerdekaan ini kita harus saling merangkai kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat pada tahun-tahun politik ini rawannya perpecahan antar warga negara karena perbedaan pilihan politik ditambah lagi dengan pemberitaan di media-media.

Sebab banyak berita di media-media yang memberitakan tentang berbagai hal baik tentang capres 2024 yang akan datang sampai ke berita soal pelaporan pengamat politik Rocky Gerung ke polisi oleh berbagai pihak salah satunya ialah partai pengusung Jokowi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pelaporan ini sebagai buntut dari statement Rocky Gerung yang mengatakan presiden Jokowi bajing*n walaupun sudah dijelaskan dalam klarifikasinya bahwa bajingan itu dalam sejarahnya adalah profesi yang mulia yaitu sebagai kusir gerobak sapi yang menjadi mobilitas ada masa itu.

Namun, saat ini kata bajingan ini lebih dikenal sebagai kata dengan konotasi negatif dan sering jadi kata makian, padahal yang tak banyak orang tahu kalau dalam sejarahnya bajingan adalah profesi yang mulia.

Statement Rocky Gerung ini disampaikan saat dirinya membahas tentang keberlanjutan IKN di Kalimantan yang menurutnya sangat dipaksakan sekali di akhir pemerintahan Jokowi dan tidak adanya AMDAL terlebih dahulu sebelum dimulai proyek tersebut.

Tentunya setiap warga negara berhak mengkritik pemerintah kalau kebijakan yang diambilnya malah merugikan rakyat yang dipimpinnya seperti yang terjadi di Kalimantan dengan pembangunan proyek tersebut akan berdampak kepada lingkungan karena tempat yang akan dibangun sebagai ibukota tersebut sebelumnya adalah hutan di mana banyak hewan dan tumbuhan yang akan tergeser bahkan ditebang demi proyek IKN ini. Maka dari itu sebelum melaksanakan proyek ini seharusnya mengeluarkan AMDAL nya dahulu.

Saya pun sepakat dengan pendapat dari Rocky Gerung tersebut karena saat ini kita lebih butuh nutrisi dan pemerataan ekonomi untuk menekan angka stunting atau gizi buruk di Indonesia dibandingkan dengan pembangunan ibukota negara yang baru di kalimantan yang juga berpotensi akan menjadi ladang korupsi bagi para pejabat dan mangkrak juga akhirnya.

Jadi lebih baik dana tersebut dialihkan ke bagaimana angka stunting di Indonesia ini menurun sehingga bonus demografi yang selalu dicanangkan oleh presiden bisa tercapai.

Namun, pendapat seperti ini pasti akan mendapat penolakan bagi mereka yang setuju dengan pembangunan IKN dengan berbagai alasan urgensinya. Padahal sudah jelas bahwa pembangunan proyek tersebut akan berdampak sekali kepada alam yang nantinya juga berdampak bagi masyarakat terutama, maupun bagi masyarakat umumnya dalam bentuk pemanasan global.

Kembali lagi ke pembahasan tentang kritik dari Rocky Gerung tadi, presiden tadi siang dalam sidang tahunan MPR menyampaikan tanggapannya terhadap kritikan yang berbau caci maki.

Namun, beliau mengatakan menerima semua caci dan makian dari siapa pun karena beliau tahu yang dikritik tersebut ialah jabatan yang diembannya sekarang sebagai presiden Republik Indonesia bukan sebagai warga negara.

Pidato Presiden di sidang tahunan MPR. Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Maka dari itu perlunya kesadaran dan literasi dari setiap warga negara untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengesampingkan perbedaan baik itu dari agama, suku, ras maupun saat ini pilihan politik.

Karena dengan cara itulah perbedaan di antara masyarakat saat ini tidak menjadi penyebab terjadinya perpecahan antar warga negara terutama terhadap perbedaan pilihan politik. Kenapa pilihan politik saya sebut di sini?

Karena kembali lagi kita lihat pada Pilpres tahun 2019 yang lalu yang menyebabkan masyarakat terbagi menjadi 2 yaitu yang menjadi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dan pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Perbedaan antara warga negara ini tentunya hal yang lumrah terjadi apalagi di negara demokrasi. Namun, perlu digarisbawahi pada saat Pilpres 2019 yang lalu tidak hanya perbedaan pilihan politik saja tetapi sampai ke saling hujat antara para pendukung capres tersebut.

Cebong dan Kampret begitulah ledek-ledekan antara para pendukung pasangan capres pada Pilpres 2019 yang lalu. Di mana hal ini masih berlanjut sampai dilaksanakannya masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Hal inilah yang harus kita cegah menjelang Pilpres 2024 yang akan datang mengingat kemungkinan ada tiga calon presiden yang diusung oleh partai politik.

Tentu saja dengan tiga bakal calon presiden ini akan terbagi menjadi tiga pula lah massa pendukungnya yang menyebabkan makin besar kemungkinan terjadinya perpecahan yang lebih parah dari Pilpres 2019 yang lalu.

Nah inilah yang menjadi tugas etis KPU pada saat didirikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan demokrasi bangsa ini dan tugas kita sebagai warga negara ialah dengan mengesampingkan perbedaan suku, agama, ras maupun perbedaan politik antar warga negara agar tidak terjadinya perpecahan yang sama-sama tidak kita inginkan.