Pilpres 2024 dan Kontroversi Cawe-Cawe Presiden

Presiden Jokowi menegaskan cawe-cawe dirinya dalam Pilpres 2024 dimaksudkan untuk menciptakan transisi kepemimpinan tanpa adanya hambatan yang berarti. (Foto: biro Setpres)

Seperti yang kita tahu bahwa saat sekarang ini kita sedang memasuki tahun-tahun politik. Tentunya berbagai cara yang akan dilakukan oleh politisi dan partai politik untuk memperoleh elektabilitas yang tinggi supaya bisa memenangkan pemilu di tahun 2024 mendatang dan khususnya dalam memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden.

Tidak luput pula dalam hal ini pernyataan terbaru dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe untuk kepentingan negara dengan alasan supaya Indonesia untuk keluar dari Middle Income sehingga tujuan Indonesia masuk menjadi negara maju bisa tercapai.

Banyak juga yang masyarakat maupun partai mengatakan bahwa tujuan dengan apa yang dilakukan dalam upaya cawe-cawenya tidak nyambung dan tentu saja banyak kekhawatiran masyarakat dan partai karena ketidaknetralan presiden ini berpotensi terjadinya kecurangan pada pemilu 2024.

Menurut pandangan beberapa ahli, Jokowi melakukan cawe-cawe ini untuk melanjutkan keberlanjutan era nya, sehingga pada kepemimpinan yang akan datang proyek-proyek yang dibuat oleh pak Jokowi tetap berlanjut. Lalu dengan itulah beliau melakukan endorse kepada calon presiden yang akan melanjutkan pemerintahannya.

Namun, hal inilah yang dibantah oleh pengamat politik Rocky Gerung, ia mengatakan bahwa presiden tidak punya hak untuk memastikan pemerintahannya berlanjut rakyatlah yang menentukan lewat presiden yang terpilih pada pilpres 2024 yang akan datang.

Ilustrasi Partai Peserta Pemilu Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Kenapa? Karena kalau hal ini dibiarkan tentu saja pola ini akan terus berlanjut pada pemerintahan presiden yang akan datang setiap pemilu.

Itu adalah radikal brake yaitu dievaluasi proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak yang ditentukan pada periode presiden yang terpilih pada 2024 yang akan datang. Kalau sekarang ditentukan, tentu itu artinya tidak fair karena siapa yang ingin melanjutkan dia akan dapat endorse dari presiden.

Hal inilah yang harusnya kita ubah pada dunia perpolitikan di negeri ini. Sebab, pada saat ini orang-orang yang bermain dalam dunia politik hanya berfokus kepada elektabilitas yang dia punya, namun dia tidak berusaha untuk membangun integritas dan intelektualitasnya.

Sehingga banyaklah kalangan dari selebritas yang terjun ke dunia politik karena mereka sudah mempunyai elektabilitas. Namun bisa kita lihat setelah mereka duduk di kursi legislatif mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk kesejahteraan rakyat karena dia bisa duduk di kursi legislatif hanya modal elektabilitas tanpa kemampuan intelektual yang memadai.

Maka dari itu, kita harus berkaca kepada negara maju di mana integritas dan intelektualitaslah yang menjadi hal pertama sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, baik eksekutif dan legislatif.

Ilustrasi KPU. Foto: Embong Salampessy/ANTARA

Inilah yang harus diterapkan pada negara kita ini dengan mendahulukan integritas dan intelektualitas daripada elektabilitas, sehingga mereka yang akan duduk menjadi wakil rakyat nanti dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang diembannya.

Tentu saja hal ini tidak mudah, mengingat kehidupan masyarakat kita yang masih banyak berada di garis kemiskinan sehingga akan membuat mereka berpikir siapapun yang akan menjadi pemimpin sama saja mereka akan tetap hidup seperti sekarang yang mengakibatkan mereka acuh tak acuh dengan pemilu yang akan diselenggarakan terutama pilpres.

Maka dari itu, tugas kita sebagai salah satu orang yang beruntung bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi adalah mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk datang memilih pada saat pemilu nanti.

Walaupun hanya satu suara yang kita sumbangkan, tetapi itulah yang akan menjadi penentu bagaimana pemerintahan negara kita dalam lima tahun ke depan. Akan tetapi tugas kita tidak hanya mengajak masyarakat untuk mencoblos, tapi juga dalam bagaimana memilih calon, baik itu eksekutif maupun legislatif pada pemilu 2024—yang kita tidak hanya berfokus kepada elektabilitasnya tetapi lebih fokus kepada integritas dan intelektualitas dari calon yang ada.

Jika hal ini diterapkan saya yakin kita akan bisa memilih pemimpin yang tepat, yang bisa membawa negara kita Indonesia menjadi negara yang lebih maju ke depannya.