Tahun 2024: Indonesia Emas atau Indonesia Cemas?

Indonesia Emas 2045 begitulah yang digaungkan oleh pemerintah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Peluncuran RPJPN ini juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan visi ‘Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan’.

Sumber: Kumparan.

Bila menengok ke belakang, penetapan soal Indonesia Emas sebenarnya bukan saat ini saja. Pada 1996 negara ini juga pernah menggaungkan Indonesia Emas. Di era itu, pemerintah telah mengusung Indonesia Emas dengan visi dan misi ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada 2045. Indonesia Emas ketika itu memiliki empat pilar utama, yaitu sumber daya manusia unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial.

Nah, bagaimana dengan penetapan Indonesia Emas di era sekarang? Berkaitan dengan itu, Presiden Jokowi menjelaskan setidaknya ada tiga hal pokok yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045. Pertama adalah stabilitas bangsa dan negara. Kedua, keberlanjutan dan kesinambungan dalam memimpin. Ketiga adalah sumber daya manusia (SDM), yang menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia.

Kondisi Sosial Politik Masyarakat Saat Ini

Namun, bagaimana cara untuk mewujudkan hal tersebut jikalau saat ini Indonesia kembali berada di persimpangan jalan krusial kembali setelah pemilu serentak pada bulan februari yang lalu dengan stabilitas dalam negeri yang kembali memanas menjelang Pilkada serentak di berbagai provinsi. Bangsa ini terus diuji dengan berbagai persoalan terutama tentang isu-isu politik yang tidak bisa lepas dari kita semua sebab inilah yang akan menentukan sejahtera atau sengsaranya kita atau anak cucu kita di masa yang akan datang.

Menjelang Pilkada serentak yang kurang lebih 2 bulan lagi dilaksanakan, bisa kita rasakan tensi persaingan antar calon di daerah yang mulai panas. Banyak juga pengamat politik yang mengatakan pada pilkada serentak ini akan berlangsung lebih panas daripada pemilu serentak yang lalu. Masyarakat kita yang fanatik dan mudah dimobilisasi dengan bantuan-bantuan oleh calon tertentu sehingga nantinya mudah diarahkan dan bisa menimbulkan konflik antar massa pendukung calon,

Ditambah dengan berbagai dinamika yang terjadi di pusat dan daerah, dimulai dengan isu pengesahan RUU Pilkada oleh DPR yang menuai kontra dari berbagai kalangan masyarakat dengan melakukan demonstrasi di kantor DPR RI dan DPRD Provinsi di daerahnya masing-masing yang sampai akhirnya DPR RI membatalkan pengesahan RUU tersebut. RUU ini dikecam oleh berbagai pihak karena syarat akan menguntungkan beberapa pihak salah satunya bakal melenggangkan putra sulung presiden untuk maju pada pilkada serentak tahun 2024 ini.

Di daerah contohnya seperti di Kabupaten Dharmasraya juga dihebohkan dengan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong pada pilkada nanti, sebab lawannya tidak memenuhi syarat karena penarikan mandat dari salah satu partai pendukung. Hal ini juga mendapat sorotan dari khalayak ramai dimana paslon yang lolos ini merupakan kerabat presiden Jokowi, sehingga penarikan mendat tersebut dimaknai sebagai manuver untuk menjegal lawannya maju pada pilkada Dharmasraya.

Keserakahan Penguasa

Lebih kurang seminggu yang lalu Pemerintahan Presiden Jokowi resmi membuka kembali keran ekspor pasir laut seluas-luasnya setelah 20 tahun dilarang, melalui Permendag Nomor 20 Tahun 2024 yang diteken Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Aturan ini menambah daftar panjang kebijakan pemerintahan Jokowi yang jauh dari semangat perlindungan lingkungan dan lebih mementingkan kepentingan oligarki dan pengusaha.

Tidak cukup hanya itu pemerintah juga memberikan Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun kepada investor di IKN. Lalu di Papua ada yang terbaru perjuangan dari suku Awyu dalam memepertahankan hutannya dari tangan-tangan serakah pengusaha sawit yang nantinya akan mengubah hutan tersebut menjadi ladang sawit untuk kepentingan pribadinya.

Bisa kita lihat contoh-contoh berbagai persoalan yang kini kita hadapi mulai dari perpecahan hingga perusakan lingkungan oleh oleh oligarki untuk keuntungannya. Jadi seolah-oleh pemerintah saat ini telah menggadaikan tanah air kita kepada para pengusaha, para cukong penguasa dan saya pribadi cukup pesimis terhadap angan-angan Indonesia emas ini dengan berbagai persoalan yang terjadi dimana seolah-olah pemerintah menutup mata.

Betul apa yang pernah disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung yang mengatakan bahwa pemerintah adalah pencipta hoax terbaik karena mempunyai instrumen yang paling lengkap dan itu saya rasakan saat ini dimana pemerintah dengan semua yang dimilikinya bisa mengontrol opini publik di sosial media sehingga pemberitaan negatif tentang pemerintah bisa juga dikendalikan.

Untuk melawan hal itu kita harus gaungkan perlawanan terhadap pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya dimulai dari lingkungan sekitar dan kampus dimana tempat pikiran diasah. Karena bukan tidak mungkin hal yang saya takutkan terjadi pada 2045 mendatang yaitu Indonesia cemas bukan Indonesia emas seperti yang digaungkan pemerintah sekarang karena berbagai problem yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah.