Apakah Sovereign Wealth Fund Tepat untuk Transformasi Perekonomian Indonesia?

Sumber: Dokumentasi pribadi penulis

Indonesia telah dua dekade melewati fase pasca Krisis Finansial Asia atau lebih familiar disebut sebagai Krisis Moneter (Krismon) yang terjadi di paruh kedua dekade 1990-an. Pada dua dekade pasca krismon ini situasi sosial-ekonomi Indonesia menunjukkan situasi yang diwarnai oleh kombinasi dua tren. Pertama, terdapat tren positif yang terkait dengan progres signifikan pada beberapa indikator sosial ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari Rp6.422,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp22.139 triliun pada tahun 2024 (Bank Dunia, 2025a).

Hal yang tentunya berdampak juga kepada peningkatan pendapatan di Indonesia. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia terus meningkat dari $763 pada tahun 2000 menjadi $3065 pada tahun 2010 kemudian $3853 pada tahun 2015 dan mencapai $4876 pada tahun 2023 (Bank Dunia, 2025b). Hal ini kemudian berdampak pada perbaikan kualitas hidup penduduk Indonesia. Situasi yang terepresentasikan pada peningkatan usia harapan hidup dari 68,6 pada tahun 2010 menjadi 74,1 pada tahun 2024 (BPS, 2025).

Namun demikian, pasa sisi lain Indonesia juga mengalami tren kedua yaitu muncul dan berkembangnya berbagai tantangan sosial-ekonomi yang bersifat struktural. Tantangan struktural yang pertama adalah terjadinya de-industrialisasi. Data dari Bank Dunia (2025c) menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan nilai tambah manufaktur dari 32% tahun 2002 menurun ke 21% tahun 2012 dan terus merosot ke 19% tahun 2023. De-industrialisasi ini dibarengi dengan dinamika struktur ketenagakerjaan yang didominasi oleh sektor informal. Sektor informal di Indonesa mencapai 59,1% atau setara dengan 84,1 juta penduduk yang bekerja pada tahun 2024 (BPS, 2024).

Situasi ini masih dibarengi dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh UMKM. Dominasi UMKM terlihat dari serapan tenaga kerja yang emenurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024 mencapai 97% dari total serapan tenaga kerja nasional (Moerdijat, 2024). Permasalahannya adalah karena UMKM di Indonesia secara umum memiliki karakteristik memiliki produktivitas rendah, serapan teknologi rendah, kapasitas ekspor rendah dan formalisasi yang juga rendah.

Pada dua dekade terakhir, strategi kebijakan yang digunakan oleh Indonesia untuk tetap mempertahankan pertumuhan ekonomi ditengah berbagai tantangan struktural bertumpu pada dua fokus. Pertama adalah strategi kebijakan yang berfokus kepada ekspor komoditas sumber daya alam. Beberapa di antaranya yang paling diandalakan Indonesia adalah batu bara dan nikel. Batu bara merupakan komoditas yang paling menjadi tumpuan Indonesia. Laporan dari International Energy Agency (2025) menunjukkan bahwa ekspor batu bara dalam dua dekade terakhir mengalami peningkatan sebesar 655% dan pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 92% atas total ekspor energi Indonesia. Kebijakan energi nasional di Indonesia bahkan menempatkan batu bara sebagai modal pembangunan nasional (national development capital).

Sementara itu, nikel dalam 5 tahun terakhir dijadikan komoditas ekspor prioritas lain selain batu bara. Kedua adalah strategi kebijakan yang berfokus pada peningkatan aggregate demand dalam perekonomian melalui megaproyek infrastruktur. Pada era pemerintahan Presiden SBY dicanangkan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sementara itu, di era pemerintahan Presiden Jokowi dicanangkan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Permasalahannya kemudian adalah bahwa dua fokus strategi kebijakan yang disebutkan sebelumnya relatif tidak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, dua fokus strategi ini juga tidak berhasil menjadi solusi bagi tantangan-tantangan struktural perekonomian Indonesia. Studi dari Ash Center for Democratic Governance and Innovation (2013) menggarisbawahi dua kegagalan dari strategi pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor komoditas dan megaproyek infrastruktur.

Pertama, studi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor komoditas relatif rawan terhadap gejolak internasional dan rendah nilai tambah. Sebagai contoh, ketika terjadi penurunan permintaan batu bara di pasar internasional yang menandai berakhirnya periode resource boom pada tahun 2013 maka Indonesia mengalami tren perlambatan pertumbuhan ekonomi juga. Kedua, studi ini juga menunjukkan bahwa mehaproyek infrastruktur seperti MP3Ei mengalami banyak ketersendatan karena permasalahan kapasitas implementasi, kendala koordinasi hingga kendala pendanaan.

Lebih lanjut, situasi yang sama juga terjadi di era Presiden Jokowi. Prioritisasi terhadap nikel ternyata justru membuat Indonesia menjadi rawan terdampak oleh gejolak internasional. Terutama terkait dengan penurunan harga dan penurunan permintaan akibat ditemukannya alternatif pengganti nikel di China. Selain itu, strategi berbasis megaproyek infrastruktur yaitu PSN juga banyak terkendala oleh tantangan terkait pendanaan (Hill & Negara, 2019). Alhasil pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami tren perlambatan pada rentang 2014-2024 dibandingkan 2004-2013.

Perkembangan terkini di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggunakan fokus strategi baru untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Fokus strategi ini bertumpu pada pendirian Sovereign Wealth Fund (SWF). Berdasarkan studi dari Curto, 2010; Dixon et al., 2022; Gelb, Tordo, & Halland, 2014; Gelb, Tordo, Halland, et al., 2014; dan McConalogue et al., 2024 terdapat beberapa karakteristik SWF yang dapat diidentifikasi.

Karakteristik pertama adalah bahwa SWF merupakan lembaga investasi yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Karakteristik kedua adalah bahwa SWF dapat dikontrol secara langsung leh negara atau diberikan independensi selayakanya perusahaan swasta namun dengan batasan tertentu. Karakteristik ketiga adalah bahwa SWF ditujukan untuk memberikan manfaat utamanya kepada negara dan warga negara sebagai stakeholder utama. Karakteristik keempat adalah bahwa SWF berorientasi kepada kepentingan negara yang mendirikan yang biasa disebut sebagai Sovereign Sponsor.

Indonesia pada tahun 2021 mengambil langkah strategis dengan mendirikan sebuah SWF yang dinamai Indonesia Investment Authority (INA). Secara kelembagaan INA didesain sebagai lembaga sui generis. Modal awal yang diberikan kepada INA oleh Pemerintah Indonesia adalah sebesar Rp75 triliun. Modal ini diberikan melalui tiga tahapan yaitu tahap pertama sebesar Rp15 triliun pada Februari 2021. Kemudian tahap kedua sebesar Rp15 triliun pada November 2021. Terakhir, tahap ketiga dilakukan pada Desember 2021 melalui pengalihan sebagian saham miliki Pemerintah Indonesia di PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Mandiri. Pemerintah Indonesia bahkan pada tahun 2025 mengambil langkah serupa dengan kembali mendirikan SWF lain yang dinamai Danantara.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah konsep SWF sebagai instrumen kebijakan untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah hal yang tepat? Studi dari Jamaludin (2023) berfokus meneliti keunikan INA yang berbeda dari sovereign wealth fund di negara lain. Sovereign wealth fund umumnya didirikan oleh negara dengan surplus fiskal atau surplus neraca perdagangan. Namun, Indonesia justru memiliki defisit fiskal dan neraca perdagangan. Selain itu, SWF umumnya merupakan sebuah instrumen untuk mengalirkan investasi ke luar negeri. Padahal, Indonesia justru lebih membutuhkan aliran investasi masuk dari luar negeri ke dalam negeri dibandingkan sebaliknya. Berkaitan dengan hal ini maka telaah penting untuk dilakukan mengenai apa sebenarnya agenda yang ingin didorong oleh Pemerintah Indonesia melalui instrumen SWF.

McConalogue (2024) menggolongkan SWF menjadi tiga jenis yaitu sebagai dana stabilisasi, dana simpanan dan korporasi investasi. Tipe pertama yaitu SWF Dana Stabilisasi dirikan dengan tujuan utama untuk menanggulangi volatilitas makroekonomi. SWF Dana Stabilisasi umumnya beroperasi dengan tujuan-tujuan jangka pendek untuk mengatasi volatilitas makroekonomi secepat mungkin dan mengembalikan stabilitas ekonomi. Tipe kedua SWF yaitu SWF Dana Simpanan umumnya didirikan pada periode surplus yang dialami oleh suatu negara dengan tujuan menjaga kesinambungan manfaat dari surplus untuk generasi selanjutnya. SWF Dana Simpanan ditujukan agar manfaat dari surplus dari eksploitasi sumber daya alam di generasi saat ini dapat dikelola dalam investasi jangka panjang. Tipe ketiga yaitu SWF Korporasi Investasi umumnya didirikan dari simpanan devisa berlebih yang dimiliki oleh suatu negara agar dapat dikelola secara lebih produktif.

INA dan Danantara apabila dianalisis dengan tiga kategori SWF ini maka jenis yang paling mendekati adalah SWF Korporasi Investasi namun dengan sedikit perbedaan. INA didirikan bukan berbasis surplus devisa namun dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dari BUMN dan pengalihan saham bank BUMN. Namun secara fungsi sebagai korporasi investasi sangat sejalan karena INA utamanya berfokus sebagai penyalur investasi. Analisis difokuskan pada INA karena telah beroperasi selama 3-4 tahun sehingga ketersediaan data lebih mencukupi dibanding Danantara yang didirikan di tahun 2025.

Secara spesifik, INA dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2021, 2022 dan 2023 menggarisbawahi peran yang dimainkan sebagai katalisator investasi di Indonesia. Peran katalisator ini terlihat dari dua inisiatif yang dibangun dan difokuskan oleh INA. Pertama adalah fokus INA untuk berinvestasi pada 4 sektor prioritas yaitu transportasi dan logistik, infrastruktur dan transformasi digital, energi terbarukan dan layanan kesehatan. Keempat sektor ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah Indonesia. Kedua adalah INA membangun berbagai kemitraan strategis dengan berbagai investor internasional untuk berinvestasi di Indonesia pada 4 sektor prioritas yang disebutkan sebelumnya.

Peran INA justru berbeda dengan peran yang dimainkan oleh SWF lain di dunia seperti Norway Government Pension Fund Global, China Investment Corporation, Kuwait Investment Authority, dan Qatar Investment Authority. Berbagai SWF yang disebutkan sebelumnya berfokus untuk mengalirkan investasi ke negara lain sementara INA berfokus untuk berinvestasi di dalam negeri. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan keuangan dan laporan tahunan INA pada tahun 2021, 2022 dan 2023 terlihat bahwa fokus investasi INA adalah di dalam negeri dan fokus peran INA adalah menarik komitmen investor asing ke Indonesia.

Pada tahun 2021, INA melakukan investasi pada perusahaan menara telekomunikasi domestik yaitu Mitratel (Indonesia Investment Authority, 2021). Pada tahun 2022, INA berinvestasi pada 2 ruas Jalan Tol Trans Jawa, platform digital yaitu Traveloka dan perusahaan farmasi yaitu PT Kimia Farma Apotek (Indonesia Investment Authority, 2022). Pada tahun 2023, INA berinvestasi pada dua ruas Jalan Tol Trans Sumatra yaitu tol Medan-Binjai dan tol Bakaheuni-Terbanggi Besar dan perusahaan modern warehousing yaitu PT ESR Properties (Indonesia Investment Authority, 2023). INA juga menarik investor dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia melalui berbagai skema kerja sama. Pada tahun 2021, INA berhasil mencapai komitmen investasi sebesar Rp317 triliun dengan berbagai mitra seperti GIC, AIDA dan ADG. Pada tahun 2022, komitmen investasi yang dicapai oleh INA mencapai Rp400 triliun, misalnya dengan SRF, LPDP, IFU, CATL dan CMBI.

Berdasarkan analisis terhadap fokus, peran, strategi dan capaian INA yang telah dijelaskan sebelumnya maka tiga kesimpulan dapat diambil. Pertama, motif pendirian SWF di Indonesia berbeda dari motif pendirian SWF yang umum di dunia. SWF di dunia difokuskan untuk berinvestasi di luar negeri, menjaga stabilitas makro dari volatilitas dan gejolak eksternal serta mengelola secara produktif surplus fiskal atau neraca perdagangan. Sementara itu, SWF di Indonesia didirikan dengan motif untuk menjadi katalisator yang menggerakan investasi di dalam negeri. Selain itu, juga untuk mendorong investasi dari luar negeri masuk ke Indonesia.

Kedua, arah kebijakan dan strategi INA sangat terkait dengan kepentingan pemerintah Indonesia terkait agenda pembangunan di dalam negeri. Hal ini terlihat dari penentuan 4 sektor prioritas investasi yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, INA diorientasikan sebagai aktor yang mengumpulkan komitmen investasi dari investor asing untuk berinvestasi di sektor prioritas pembangunan nasional.

Ketiga, dampak dari peran yang dimainkan INA terhadap tantangan struktural yang dihadapi oleh Indonesia masih belum nampak secara signifikan. Hal ini berkaitan dengan masih sempitnya cakupan investasi INA dan masih terbatasnya komitmen investasi yang dihasilkan oleh INA. Kembali kepada pertanyaan awal, apakah SWF tepat untuk membantu transformasi perekonomian Indonesia? Jawabannya adalah tepat dalam konteks sebagai katalisator investasi di dalam negeri namun dampaknya masih sangat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Ash Center for Democratic Governance and Innovation. (2013). The Sum is Greater than the Parts: Doubling Shared Prosperity in Indonesia Through Local and Global Integration (1st ed., Vol. 1). Gramedia Pustaka Utama.

Bank Dunia. (2025a). GDP (current US$) - Indonesia | Data. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ID

Bank Dunia. (2025b). GDP per capita (current US$) - Indonesia | Data. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ID

Bank Dunia. (2025c). Manufacturing, value added (% of GDP) - Indonesia | Data. https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=ID

BPS. (2024). Booklet Sakernas Februari 2024.

BPS. (2025). Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU1IzI=/angka-harapan-hidup--ahh--menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin--tahun-.html

Curto, S. (2010). Sovereign Wealth Funds in the Next Decade. www.worldbank.org/economicpremise

Dixon, A. D., Schena, P. J., & Capapé, J. (2022). Sovereign Wealth Funds (1st ed.). Agenda Publishing.

Gelb, A., Tordo, S., & Halland, H. (2014). Sovereign Wealth Funds and Domestic Investment in Resource-Rich Countries: Love Me, or Love Me Not? www.worldbank.org/economicpremise

Gelb, A., Tordo, S., Halland, H., Arfaa, N., & Smith, G. (2014). Sovereign Wealth Funds and Long-Term Development Finance Risks and Opportunities The Bank Dunia Poverty Reduction and Economic Management Network Public Sector Governance Unit & Sustainable Development Network Oil, Gas and Mining Unit. http://econ.worldbank.org.

Hill, H., & Negara, S. D. (2019). The Indonesia economy in trasition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond. In ISEAS (1st ed., Vol. 1). ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Indonesia Investment Authority. (2021). Laporan Tahunan 2021: Building The Foundation.

Indonesia Investment Authority. (2022). Annual Report 2022: Momentum of Achieving Goals.

Indonesia Investment Authority. (2023). Laporan Tahunan 2023: Invest for Future Growth.

International Energy Agency. (2025). Indonesia Data on Coal - from production to export. https://www.iea.org/countries/indonesia/coal

McConalogue, J., Green, D., O’Callaghan, E., & Penrose, J. (2024). Sovereign Wealth Funds : What’s The Big Idea and What Could It Mean for Britain (J. McConalogue, Ed.; Vol. 1). CIVITAS.

Moerdijat, L. (2024). Hubungan yang Kuat antara Sektor Industri dan UMKM Harus segera Diwujudkan. https://mpr.go.id/berita/Hubungan-yang-Kuat-antara-Sektor-Industri-dan-UMKM-Harus-segera-Diwujudkan