Tok! UU ASN Diteken, Ini Sederet Aturan Turunannya, Apa Saja?

Ilustrasi para pegawai ASN di instansi Pemerintah Daerah berkoordinasi terkait penggunaan anggaran Desa | Sumber foto: Canva | Didesain oleh: Sri Hartanti

Baru - baru ini, Undang - Undang tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat UU ASN) telah mengalami perubahan yang materi muatannya lebih kompleks dan tersimplifikasi.

Aturan yang sebelumnya tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014 ini diubah dengan UU No. 20 Tahun 2023 yang mencabut keberlakuan UU No. 5 Tahun 2014.

Dalam UU ASN sebelumnya, materi muatannya lebih detail yang terdiri atas 141 butir pasal. Sedangkan dalam UU ASN yang berlaku saat ini, materi muatannya lebih kompleks dan tersimplifikasi yang terdiri atas 77 butir pasal. Meski tidak sedetail UU ASN sebelumnya, UU ASN yang baru mensyaratkan 24 aturan turunan sebagai aturan pelaksana dan penjabaran lebih lanjut.

Urgensi Transformasi UU ASN

Urgensi transformasi dari UU No. 5 Tahun 2014 menuju UU No. 20 Tahun 2023 dengan mengesampingkan alasan filosofis adalah sebagai berikut :

Pokok - Pokok Pengaturan Dalam UU ASN Baru

Pokok - pokok pengaturan yang secara general eksis dalam UU ASN yang baru, antara lain :

24 Aturan Turunan yang Didelegasikan Dari UU ASN

Meski secara general aturan delegasi yang disyaratkan masih belum terbentuk pada saat artikel ini ditulis, namun aturan delegasi tersebut harus ditetapkan maksimal 6 bulan terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023. Artinya, aturan pelaksana dari UU ASN harus ditetapkan maksimal pada 30 April 2024.

Adapun aturan pelaksana dari UU ASN sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ASN yang baru.

Ilustrasi Guru PPPK mengajar secara daring | Sumber foto: Canva | Didesain oleh: Sri Hartanti

24 aturan pelaksana yang disyaratkan oleh UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, antara lain :

Itulah sederet aturan turunan yang disyaratkan oleh UU ASN.