Menakar Postur APBN 2025 – Antara Harapan dan Tantangan

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rancangan Anggaran

Ilustrasi Menakar Postur APBN 2025 – Antara Harapan dan Tantangan (https://pixabay.com/id/images)

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dengan postur yang ambisius, yakni belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun dan target pendapatan sebesar Rp3.005,1 triliun. Defisit anggaran yang direncanakan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan upaya pemerintah menjaga kesinambungan fiskal di tengah berbagai tekanan ekonomi global maupun domestik.

Langkah ini patut diapresiasi, terutama karena pemerintah tetap memprioritaskan program-program sosial strategis seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan tanpa biaya, hingga pembangunan sekolah unggulan terintegrasi. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk terus hadir dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Namun, di balik semangat alokasi yang progresif, muncul pula tantangan yang tidak ringan. Penurunan penerimaan pajak sebesar 30% pada awal tahun 2025 menjadi alarm bagi stabilitas fiskal jangka pendek. Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi harga komoditas dan perubahan sistem pemungutan pajak yang belum sepenuhnya optimal. Jika tidak ditangani dengan strategi adaptif dan reformasi yang menyeluruh, penurunan penerimaan negara bisa berdampak pada realisasi program-program unggulan yang telah dirancang.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa program prioritas akan tetap dijalankan. Namun, masyarakat perlu terus mengawal transparansi dan efektivitas anggaran, agar belanja negara yang besar ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Ke depan, dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan rasio perpajakan, memperkuat basis pajak, dan mengurangi kebocoran fiskal. Di saat yang sama, belanja negara harus semakin diarahkan untuk mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Sebagai warga negara, kita semua memiliki peran dalam mengawal dan mengkritisi arah kebijakan fiskal. Transparansi anggaran dan partisipasi publik adalah fondasi penting dalam mewujudkan keuangan negara yang sehat dan berkeadilan.

Siti Noviyanti: Mahasisiwa Universitas Pamulang Program Studi Pendidikan Ekonomi