Teknologi Saja Tak Cukup dalam Akuntansi Publik

Ilustrasi Teknologi Saja Tak Cukup dalam Akuntansi Publik (https://pixabay.com/id/images)

Di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, wacana optimalisasi sistem akuntansi sektor publik melalui teknologi digital menjadi semakin relevan. Salah satu terobosan yang mulai digaungkan adalah penerapan teknologi blockchain dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah.

Banyak pihak menaruh harapan besar. Blockchain diyakini mampu meminimalisasi celah penyimpangan anggaran melalui sistem pencatatan yang tidak dapat diubah (immutable) dan transparan secara real-time. Tidak hanya itu, efisiensi operasional juga digadang-gadang akan meningkat tajam berkat otomatisasi proses yang selama ini memakan waktu dan biaya besar.

Namun, seperti dua sisi mata uang, adopsi teknologi tinggi juga membawa tantangan serius. Salah satunya adalah biaya pelatihan sumber daya manusia yang tinggi, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Masih banyak aparatur yang belum familiar dengan sistem digital berbasis blockchain, apalagi memanfaatkannya secara efektif dan aman.

Tak kalah penting, sistem pengawasan internal dalam birokrasi kita masih belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan teknologi. Tanpa pengawasan yang kuat dan terintegrasi, teknologi secanggih apa pun tetap bisa “disiasati” oleh aktor-aktor oportunis. Di sinilah urgensi penguatan regulasi dan sistem pengendalian internal menjadi krusial.

Kita tidak hanya bicara soal kecanggihan, tapi juga komitmen untuk membangun tata kelola keuangan negara yang bersih dan berkeadilan. Pemerintah perlu lebih dari sekadar adopsi teknologi—yakni visi yang berani, regulasi yang progresif, serta sinergi antarlembaga yang solid.

Bayangkan bila blockchain tidak hanya menjadi alat pencatat, tapi juga menjadi dasar dari sistem audit otomatis yang bekerja 24/7, dapat diakses publik, dan mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini. Di sinilah akuntansi publik bisa menjadi garda depan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Karena pada akhirnya, akuntabilitas bukan soal seberapa canggih sistem yang kita miliki, melainkan seberapa kuat kita menjaga integritas di balik layar sistem tersebut.

Siti Noviyanti Mahasisiwa Universitas Pamulang Program Studi Pendidikan Ekonomi