Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia

Ilustrasi mengenai keadilan dalam penegakan hukum. Foto: pixabay

Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berisi tentang negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan atas hukum yang berlaku. Dengan adanya tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harapannya adalah tercipta kehidupan yang aman, adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Keberadaan hukum hendak menjamin seluruh masyarakat Indonesia agar merasa aman dan nyaman dalam hidup di tengah masyarakat. Hukum menjadi himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (Utrecht 1996 : 13).

Pelaksanaan hukum di suatu negara ditentukan oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peran dari aparat penegak hukum. Kedua faktor ini menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan hukum di suatu negara. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum senantiasa berkaitan dengan budaya/ kultur hukum. Semakin besar tingkat kesadaran masyarakat akan hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik di suatu negara. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku menjadi salah satu indikator berhasilnya pelaksanaan hukum di suatu negara. Sedangkan, peran dari aparat penegak hukum adalah menjadi pengawal yang menegaskan hukum kepada masyarakat. Aparat penegak hukum mempunyai peran yang vital dan strategis dalam upaya menentukan kualitas penegakan hukum di suatu negara.

Ilustrasi mengenai aparat penegak hukum di suatu negara. Foto: pixabay

Kerap kali persoalan paling dominan yang terjadi di Indonesia adalah rendahnya kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan ketentuan hukum, justru kerap kali melakukan pelanggaran terhadap penegakan hukum. Kerap kali aparat penegak hukum justru melaksanakan ketentuan hukum dengan tidak benar dan memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. Salah satu contoh kasus paling memprihatinkan di negara kita ini adalah korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Korupsi menjadi persoalan moralitas yang sangat serius di negara kita ini. Kualitas moral yang rendah dari para penegak hukum ini yang menyebabkan penegakan hukum di negara kita masih lemah dan rapuh. Kunci utama dari berhasilnya penegakan hukum di Indonesia berada di tangan para aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus mampu memberikan teladan yang baik, berintegritas dan bermoral kepada masyarakat. Mereka harus mampu bertindak dengan jujur, profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ilustrasi mengenai tindakan korupsi. Foto: forestdigest.com

Permasalahan lain yang kerap kali juga terjadi di tengah masyarakat adalah hukum hanya berhenti pada tatanan saja. Hukum hanya menjadi semacam formalitas bagi sebuah negara hukum. Hukum tidak lagi menjadi sebuah payung yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Kebenaran negara Indonesia sebagai negara hukum kiranya patut dipertanyakan kembali. Tatanan hukum yang dikonkritkan di dalam peraturan perundang-undangan tampaknya hanya indah di dalam strukturnya saja. Sedangkan, dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat justru menjadi rapuh dan lemah.

Ilustrasi mengenai bagaimana pelaksanaan hukum di Indonesia akan dibawa. Foto: iStock

Langkah-langkah konkrit dalam mengatasi lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum di negara kita perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Tidak lain jalan keluar yang paling memungkinkan untuk dapat dilakukan adalah kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Kedua faktor ini menjadi penentu dari keberhasilan penegakan dan pelaksanaan hukum di negara kita. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum, sekaligus kinerja aparat penegak hukum yang bersih, profesional dan dapat diandalkan, menjadi langkah konkrit yang dapat dilakukan secara bersama.