Konten dari Pengguna

Kalau Pembalut Dipajaki, Berarti Menstruasi Itu Hobi, Ya?

Suaidatul Afwa

Suaidatul Afwa

mahasiswa Universitas Jember

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Suaidatul Afwa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi dibuat oleh bantuan AI
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi dibuat oleh bantuan AI

Selamat kepada para perempuan Indonesia. Setiap bulan, tanpa diminta, tubuh kalian memberi hobi baru yang berlangsung puluhan tahun. Setidaknya begitulah kesan yang muncul dari pajak pembalut yang masih berlaku sampai sekarang. Pembalut tetap dikenai PPN 11%, diperlakukan seperti tas branded, gawai terbaru, atau tiket konser yang dibeli karena ingin.

Padahal tidak ada perempuan yang memilih menstruasi. Ia bukan gaya hidup, bukan tren, dan tidak bisa dihentikan dengan berhenti berlangganan. Ia proses biologis yang datang dengan atau tanpa kesiapan, dan pembalut adalah perlengkapan paling dasar agar perempuan tetap bisa sekolah, bekerja, dan beraktivitas dengan bersih dan sehat. Kalau sesuatu dibutuhkan oleh tubuh dan tidak bisa ditunda, bukankah ia lebih dekat ke hak dasar daripada barang konsumsi?

Namun sistem kita punya logika sendiri. Sejak 1 April 2022, PPN naik dari 10% menjadi 11%, dan pembalut ikut kebagian tanpa keistimewaan. Produk menstruasi di Indonesia tidak mendapat fasilitas PPN apa pun, baik dibebaskan, tidak dipungut, maupun ditanggung pemerintah. Dalam pandangan aturan, datang bulan masuk kategori konsumsi pilihan, sejajar dengan jalan-jalan akhir pekan. Mari kita beri keuntungan keraguan, mungkin pajaknya dihitung dari rasa lega karena tidak bocor di depan orang banyak.

Sementara itu, dunia tampaknya belum menerima memo bahwa menstruasi adalah hobi. Inggris menghapus pajak pembalut sejak 2021, dan Austria menyusul dengan tarif 0% mulai Januari 2026. Irlandia, Siprus, dan Malta sudah lebih dulu membebaskannya. Bahkan Pakistan baru saja menghapus PPN pembalut untuk tahun fiskal 2026/2027, sementara Malaysia dan India juga membebaskannya. Yang belum menghapus pun banyak yang menurunkan: Jerman ke 7%, Prancis 5,5%, Spanyol 4%. Memang, Indonesia bukan yang tertinggi, karena Hongaria masih menarik 27%. Tapi apakah kita bangga berada di barisan mereka yang belum berubah?

Pemerintah tentu punya jawaban. Ditjen Pajak menyatakan PPN pembalut bukan pajak khusus untuk perempuan atau menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang. Secara teknis memang benar. Tapi di situlah masalahnya, aturan yang netral terhadap barang bisa tidak netral terhadap tubuh. Barang lain bisa ditunda dibeli, pembalut tidak. Barang lain bisa dicoret dari daftar belanja, kebutuhan biologis tidak. Kalau aturannya netral tetapi dampaknya timpang, mungkin yang perlu dibenahi bukan niatnya, melainkan aturannya.

Menghapus pajak pembalut memang tidak akan menyelesaikan semua masalah kemiskinan menstruasi dalam semalam. Tetapi ia pesan yang jelas bahwa negara mengakui satu hal sederhana, perempuan tidak seharusnya membayar ekstra untuk sesuatu yang dialami tubuhnya tanpa pilihan. Negara yang mengaku melindungi hak warganya semestinya memastikan setiap perempuan bisa mendapat pembalut tanpa terbebani, sebagai hak dasar, bukan hadiah dari kemampuan membeli.

Jadi, kepada para pembuat kebijakan: kalau menstruasi memang hobi, silakan tunjukkan di mana perempuan bisa berhenti berlangganan. Kalau bukan, mungkin sudah waktunya pajak pembalut berhenti menjadi bagian dari tagihan bulanan yang tak pernah mereka pilih.