Dicopot dari Komisaris BBS, Wafi : Bupati Terburu-buru Tempatkan Orang

Kantor PT BBS di Jalan Diponegoro Bojonegoro.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Pergantian komisaris PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, secara tiba-tiba oleh Bupati Anna Muawanah, dinilai tanpa mekanisme dan aturan. Pergantian komisaris dilakukan ketika masa jabatan belum habis.

Komisaris PT BBS sebelumnya dijabat Lukman Wafi hingga berakhir masa jabatan 2020. Namun Bupati perempuan pertama Bojonegoro, itu membuat kebijakan mengejutkan memberhentikan Lukman Wafi di tengah jalan.

Pergantian komisaris PT BBS dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Gedung Pemkab Lantai 7, Selasa (7/5/2019).

Menurut Lukman Wafi, Surat Keputusan (SK) Bupati yang berjalan saat ini bukan SK Bupati yang sekarang, tapi SK Bupati sebelumnya. Oleh karena itu, dia menilai pemberhentiannya sebagai Komisaris PT BBS oleh Bupati Anna Muawanah tanpa mekanisme dan aturan berlaku.

"Yang repot kalau Batu Semar di alun-alun juga masuk agenda untuk ditiadakan atau dipindahkan," sindir Wafi kepada surabanyuurip.com sambil tertawa.

Menurut pengamatannya, sukses kepemimpinan Bupati Anna yang didapat adalah ala rezim. Karena, sesuai dengan SK Bupati semestinya berakhir Januari 2020, tapi baru pertengahan tahun 2019 sudah melakukan pergantian.

"Mungkin bupati kesusu ingin segera menempatkan orang yang dia kehendaki tanpa melihat periodesasi yang sedang berjalan," tegas mantan Ketua KONI Bojonegoro itu.

Seharusnya, tambah Wafi, Bupati menjadi pemimpin yang memotifasi dan menginspirasi bagi rakyatnya, sehingga slogan "produktif dan energik" benar-benar menemukan maknanya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Operasional PT BBS, Tonny Ade Irawan, membenarkan pergantian komisaris tersebut. Namun, secara tekhnis, dirinya tidak berwenang memberikan penjelasan.

"Kalau soal tekhnis pergantiannya bukan ranah saya," sambungnya.

Dalam RUPS tersebut, PT BBS juga memaparkan rencana kerja kedepan serta laporan pertanggung jawaban keuangan.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian, Rahmat Djunaidi, belum memberikan konfirmasinya terkait ini.(rien)