Kirim Surat Sebelum Penetapan Lokasi Kilang Tuban

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

BERKIRIM SURAT PENOLAKAN : Serah terima surat penolakan warga dari kuasa Soewarto ke Kades Wadung.

Tuban- Lima hari setelah menjadi kuasa masyarakat Desa Wadung, dan Sumurgeneng, Kecamatatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Soewarto Darmandi, S.H. langsung bergegas mengirimkan surat penolakan kilang ke sembilan tujuan termasuk Presiden RI. Gerak cepat tersebut untuk mengejar waktu sebelum terjadi penetapan lokasi (penlok) proyek patungan PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft Oil Company Rusia.

"Suratnya kami kirim pada 17 Januari 2019 pukul 11.00 WIB," ujar Soewarto, kepada suarabanyuurip.com, usai serah terima surat penolakan warga ke Kades Sumurgeneng, Muntari di balai desa setempat, Jumat (18/1/2019).

Tim pengirim surat ada empat orang, yaitu Nugraheni, Pipit asal Mentoso, Ali Masduqi asal Wadung, dan Cahyo Harmoko asal Sumurgeneng. Keempatnya merupakan orang yang dipercaya masyarakat menyampaikan aspirasi penolakan kepada Presiden RI, Dewan Ketahanan Nasional, Komnas HAM, Gubernur Jatim, Kabiro. Adm Pemerintahan & Otoda Jatim, Menteri ESDM, Menteri KLHK, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Dirut PT Pertamina.

Skema surat Soewarto kali ini nyaris sama dengan yang dilakukan saat membela hak warga Remen dan Mentoso. Bedanya sekarang dirinya dibekali surat kuasa dari Pemdes Wadung dan Sumurgeneng dengan dukungan tanda tangan 4.121 warga.

Dasar pengiriman surat penolakan kilang yakni, Pemprov Jatim pada 9 Januari 2019 mendadak mengadakan konsultasi publik dalam rangka untuk penetapan lokasi kilang, tanpa melalui tahapan sosialisasi dan tanpa mengundang warga terdampak.

Konsultasi publik bertentangan dengan Pasal 17 maupun 19 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dimana harus diawali dengan sosialisasi sebagai diatur dalam pasal 17, dan untuk konsultasi publik harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan dilakukan di tempat lokasi rencana pembangunan.

Dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2012, kilang minyak tidak bisa dikategorikan sebagai kepentingan umum jika dibangun pada tempat yang tidak berkaitan dengan usaha hulu Migas. Di seluruh desa di Kecamatan Jenu tak ada kegiatan usaha hulu tersebut.

Karena bukan kepentingan umum, Pemprov Jatim tidak bisa tampil melakukan sosialisasi maupun konsultasi publik. Apabila dilakukan akan berpotensi pelanggaran HAM dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terancam dapat diajukan ke depan sidang pengadilan.

Sejak tahun 2007 UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sudah memerintahkan untuk melindungi lahan pertanian produktif untuk tetap lestari dan dilarang untuk dialihkan. Karenanya semua peraturan daerah, semua perintah dan semua ambisi penguasa yang tidak sejalan dengan ketentuan UU di atasnya tidak boleh dilakukan, karena tidak memiliki nilai hukum dan dapat dikesampingkan.

Perlu diingat bahwa tanah yang saat ini milik KLHK sebelumnya milik warga desa. Dengan segala pengorbanan, tenah tersebut secara bedol desa diserahkan ke KLHK yang rencananya dipakai membangun pelabuhan kayu tapi sekarang berdiri PLTU.

"Hidup warga tercerai berai dan kehilangan mata pencaharian petani. Keadaan yang demikian yang tidak boleh terulang," pungkasnya.(Aim)