Komisi A Konsultasikan Indikasi Pelanggaran Bupati Anna Ke KASN

Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, akan melakukan kunjungan kerja ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk berkonsultasi adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah atas Peraturan Pemerintah terkait kebijakan mutasi jabatan Kepala Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan.

"Rencananya, besok kita bertemu Komisi ASN di Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, kepada suarabanyuurip.com, Minggu (5/5/2019).

Upaya ini dilaksanakan agar kejadian pelanggaran terhadap ketentuan dalam hal pengisian jabatan di lingkup Pemkab Bojonegoro tidak terulang kembali. Konsultasi ke KASN tersebut diharapkan jika ada pelanggaran terhadap pengisian jabatan dilingkup pemkab dapat diberikan sanksi yang tegas.

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 32 bahwa Komisi ASN memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan mutasi termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Pada pasal 33, Komisi ASN berwenang menyampaikan rekomendasi kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri jika ditemukan pelanggaran, itulah kenapa kita kesana," tegasnya.

Menurutnya, mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyalahai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil.

Pada pasal 122 menyebutkan bahwa penetapan dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi ( JPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f dilakukan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai kewenangan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3).

Namun Bupati sebagai PPK dalam mengisi jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal tersebut. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah melaksanakan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) yang hasilnya telah diumumkan 10 Januari 2019 lalu.

Dari hasil seleksi terbuka tersebut Kamidin tidak termasuk PNS yang mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan.

“Seharusnya jabatan diisi PNS yang mengikuti seleksi terbuka,” tegas Anam.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro, Heru Sugiharto, mengatakan, jika pelantikan dan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Anna Muawanah adalah sekedar rotasi, bukan promosi jabatan. Dan itu merupakan kewenangan penuh bupati.

"Kalau seleksi terbuka itu kan, untuk promosi jabatan. Ini kan hanya rotasi biasa. Sebagai penyegaran saja," pungkasnya.(rien)