Konten Media Partner

KOPRI : Suyoto Gagal Wujudkan Bojonegoro Layak Anak

12 Maret 2018 17:35 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:10 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia
KOPRI : Suyoto Gagal Wujudkan Bojonegoro Layak Anak
zoom-in-whitePerbesar
UNRAS : Sejumlah anggota KOPRI Cabang Bojonegoro saat melakukan orasi di bundaran adipura Bojonegoro.
ADVERTISEMENT
Bojonegoro – Selain dari kacamata Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII), penilaian rapot merah Bupati Suyoto yang jabatannya habis pada Selasa (13/3/2018) besok, juga datang dari kacamata aktivis perempuan, Korps PMII Putri (KOPRI).
Salah seorang aktivis perempuan dari KOPRI Cabang Bojonegoro, Ika Arlina Safitri, menyayangkan masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Bojonegoro.
Hal ini menunjukkan juga ketidak mampuan Bupati Suyoto dalam menyejahterakan perempuan dan anak. Hal ini dipandang berbanding terbalik dengan pencitraan Bojonegoro keluar.
“Di luar itu, katanya Kabupaten Welas Asih, Kabupaten Layak Anak, katanya Kabupaten Ramah HAM, tapi kekerasan perempuan dan anak banyak, dan belum ada penanganan yang tepat,” teriak Sekretaris KOPRI Cabang Bojonegoro, Ika Arlina Safitri, saat orasi di bundaran adipura Bojonegoro, Senin (12/3/2018).
ADVERTISEMENT
Segendang seirama diungkapkan, Ketua KOPRI Cabang Bojonegoro, Linda Estri Liyanawati. Dia menilai bahwa Pemerintahan Suyoto telah gagal mewujudkan Bojonegoro yang digadang-gadang sebagai Kabupaten Welas Asih dan Kabupaten Layak Anak.
Peran Pemerintahan Suyoto dalam menangani masalah perempuan dan anak belum nyata. Selama tiga tahun terakhir kasus kekerasan tersebut terus terjadi bahkan cenderung meningkat.
“Ironisnya, Bupati Suyoto seolah tidak peduli, hingga sekarang belum ada kebijakan pendukung untuk menurunkan kasus yang berdampak pada perempuan dan anak,” ujar Linda Estri Liyanawati.
Linda menjelaskan, selama ini kasus kekerasan tertinggi di Bojonegoro masih didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Meskipun regulasi untuk perempuan dan anak sedang di godog Komisi C DPRD, harusnya Bupati juga bisa membuat program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak korban KDRT.
ADVERTISEMENT
“Sepanjang tahun 2017 terdapat 13 kasus KDRT yang menimpa kaum perempuan," tukasnya.
KDRT itu terjadi karena alasan ekonomi, kekerasan fisik, psikis, perkosaan hingga persetubuhan. Pemerintahan Suyoto punya P3A yang seharusnya bisa dimaksimalkan sebagai lembaga pemberdayaan perempuan dan anak (P3A), akan tetapi Bupati tidak pernah turun langsung dan malah sibuk ceramah ke luar negeri.
“Seharusnya Bupati lebih punya cinta untuk perempuan dan anak,” pungkasnya.(rien)
Sumber Berita Utama :http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/kopri--suyoto-gagal-wujudkan-bojonegoro-layak-anak