Pak Mul dan Bu Mit Akan Naikkan Dana Bosdin

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

DEKAT WARGA : Cabup Soehadi Moeljono bersama laskar perempuan tangguh.

Bojonegoro - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Jawa Timur, mengakui masih minimnya peran Pemerintah Daerah terhadap lembaga Madrasah Diniyah (Madin). Para pengajarnya hanya mendapatkan gaji selama tujuh bulan dalam setahun.

"Pemkab kurang memberikan perhatian selama ini, padahal  APBD Bojonegoro mencapai Rp3 Triliun," kata Kepala Kantor Kemenag Bojonegoro, Ahmad Munir, kepada wartawan, Kamis (1/3/2018).

Sesuai data di Kemenag Bojonegoro, jumlah guru madrasah tingkat dasar sebanyak 993 orang, tingkat menengah 245 orang, dan santri 40.110 anak. 

Sementara untuk lembaga Madin tingkat dasar sebanyak 891 lembaga, dan tingkat menengah 224 lembaga.

Menurut Ahmad Munir, semua guru yang mengajar di Madin mendapatkan gaji selama tujuh bulan dalam setahun dari anggaran sharing antara Pemprov Jatim dan Pemkab Bojonegoro. Anggaran tersebut dinamakan Bantuan Program Pendidikan dan Guru Swasta (BPPDGS) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Bojonegoro. 

"Jumlahnya sangat kecil sekali," ucap Munir tanpa mau menyebut nominalnya.

Kemenag sendiri, tambah Munir, telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lembaga Madin  beserta pengajarnya. 

"Tujuannya agar ada penguatan lembaga supaya lebih meningkat lagi," pungkasnya.

Sementara itu, data dari Dinas Pendidikan Bojonegoro, anggaran yang diberikan kepada Madin di Kabupaten Bojonegoro untuk 2017 terealisasi sebesar Rp11.648.185.000, dan tahun 2018 sebesar Rp11.648.185.000. Rinciannya, APBD Provinsi Jatim Rp 7.302.900.000, sementara APBD Bojonegoro Rp345.285.000. 

"Anggarannya sharing," jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro, Kiki Pekik. 

Sementara itu, data di Komisi C DPRD Bojonegoro, untuk setiap lembaga Madin  mendapatkan bantuan Rp700.000 setiap bulannya dari APBD. Bantuan yang diberikan ada yang bersifat hibah dari pemerintah pusat bagi lembaga yang mengajukan bantuan.

"Kita terus mengupayakan perhatian lebih bagi lembaga pendidikan non formal seperti Madin ini," tegas Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, ditemui terpisah.

Komisi Dewan yang membidangi pendidikan ini mengakui, keberadaan Madin  sangat penting bagi generasi muda sekarang ini. Karena selain mata pelajaran agama yang terbatas di sekolah, jumlah guru agama setiap bulannya mengalami pengurangan karena pensiun. Sementara perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) dimoratorium pemerintah pusat.

"Jadi pendidikan agama ini sangat dibutuhkan di luar jam pelajaran untuk membentengi anak-anak Bojonegoro dari hal-hal yang radikal," tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Untuk mengembangkan lembaga tersebut, pihaknya sekarang tengah menggodok Raperda tentang Baca Tulis Al Quran. Diantara isinya adalah dukungan dan penguatan lembaga non formal salah satunya meningkatkan kesejahteraan pengajar Madin. 

"Perda ini bukan untuk mematikan, justru menguatkan lembaga-lembaga non formal seperti Madin ini," pungkasnya. 

Hal itu sejalan dengan program yang disiapkan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bojonegoro, Mitroatin. Kedepan pihaknya akan meningkatkan bantuan kepada Madin, baik melalui bantuan operasional daerah (Bosda) maupun bantuan operasional diniyah (Bosdin). 

"Kita juga akan tingkatkan kesejahteraan semua guru diniyah dan Taman Pendidikan Al-Quran," tegas Mitroatin yang dalam Pilkada Bojonegoro berpasangan dengan Cabup Soehadi Moeljono ini.

Menurut Bu Mit-panggilan akrab Mitroatin, lembaga diniyah dan pengajaranya ini perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki andil besar dalam pembentukan karakter dan mental generasi muda.

"Ujung tombak pembentukan aahlakul kharimah ini tidak bisa lepas dari peran guru diniyah dan TPQ," tandas Kader NU ini. (rien)

Sumber Berita Utama : http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/pak-mul-dan-bu-mit-akan-naikkan-dana-bosdin