Pembebasan Lahan Kilang Tuban Harus Utamakan Musyawarah

Wakil Ketua Komisi D DPRD Tuban, Jawa Timur, Tulus Setyo Utomo.

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban - Setelah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha menyoroti alotnya pembebasan lahan Kilang NGRR Tuban di Kecamatan Jenu, giliran Wakil Ketua Komisi D DPRD Tuban, Jawa Timur, Tulus Setyo Utomo buka suara. Anggota dewan asal Fraksi PDI P itu meminta seluruh pihak yang terkait dengan permasalahan tetap mengutamakan musyawarah mufakat.

“Tindakan kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada," ujar Tulus Setyo Utomo, melalui pesan yang diterimasuarabanyuurip.com, Senin (18/12/2017).

Hingga saat ini pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kilang Tuban belum menemui titik temu. 492 Kepala Keluarga (KK) yang memiliki tanah seluas 219 hektar, menolak untuk membebaskan tanahya. Penolakan tersebut disampaikan saat sosialisasi pengadaan lahan di Tuban, Minggu (5/11/2017) silam.

Jumlah KK tersebut diklaim paling tepat karena sesuai penghitungan yang dilakukan. Berbeda dengan data yang disebutkan Pemerintah Provinsi Jatim, maupun Pemerintah Kabupaten Tuban hanya 119 KK yang memiliki 219 hektar lahan perluasan kilang.

Selama ini pihaknya terus mengikuti perkembangan pembangunan Kilang Tuban. Intinya untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan, yang paling penting adalah musyawarah mufakat dan jangan pakai kekerasan.

Tulus sapaan karibnya meminta PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), perusahaan patungan yang dibentuk PT Pertamina (Persero) dan Rosneft, untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga. Apabila metode pendekatan yang digunakan baik-baik, tentu warga akan memahami.

“Berbeda jika kemudian memakai kekerasan atau cara yang merugikan warga, saya akan berada di depan untuk menentangnya,” tegasnya.

Diharapkan pula, warga yang menolak bersedia melakukan musyawarah bersama perusahaan. Selama ada ruang dan kesempatan harus diterima, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

Dari pengamatannya selama ini penyebab utama penolakan lantaran ada kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Dimana perusahaan langsung melakukan sosialisasi, tanpa melakukan pendekatan face to face dengan masyarakat.

“Kondisi ini yang perlu segera disikapi," pintanya.

Sebagaimana dalam keterangan resmi Pertamina, pembangunan megaproyek kilang berkapasitas 300 ribu bph akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat skala nasional maupun regional. Saat pengerjaan proyek pembangunan, dibutuhkan 50.000 tenaga kerja. Sedangkan pada saat operasi, dibutuhkan sekitar 2000 tenaga kerja.

“Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan efek berantai bagi ekonomi masyarakat khususnya sekitar Kilang,” pungkasnya. (aim)

Sumber Berita Utama: http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/pembebasan-lahan-kilang-tuban-harus-utamakan-musyawarah