Pemkab Tuban Diminta Jawab Kerentanan Perempuan

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

USUT TUNTAS : Pemkab diminta jawab kerentanan perempuan yang memicu aksi buang bayi di pantai.

Tuban - Pembunuhan anak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terjadi lagi setelah tahun 2017 ada 2 dan sekarang ditemukan kembali mayat bayi di pinggir pantai depan Mess TPPI Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu.

Ini bukan soal angka berapa jumlah terjadinya pembunuhan anak, namun realitasnya adalah menandakan bahwa ada kerentanan perempuan yang harus di jawab oleh pemerintah daerah.

"Mengingat kekerasan yang dialami anak pada tahun 2017 sebanyak 43 kasus," ujar Direktur LSM Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, Nunuk Fauziyah, saat dikonfirmasi suarabanyuurip.com, melalui pesan singkatnya, Selasa (27/3/2018) kemarin.

Nunuk menilai, program-program yang direalisasikan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten sendiri seharusnya mampu menjawab kerentanan tersebut. Mengingat program itu jumlahnya tidak sedikit seperti di dinas sosial ada PKH, TKSK, Sakti Peksos dan Kabid PP pemberdayaan perempuan.

Seharusnya program di atas mampu memberikan penguatan, baik di ekonomi maupun mental dalam menghadapi realitas kehidupan di Tuban yang mendapatkan rangking kemiskinan di nomor 5 Jawa Timur. Belum lagi dibeberapa dinas yang lainya seperti dinas pariwisata dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain.

Jika kerentanan terhadap perempuan tidak segera diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah bupati, maka niat baik untuk menjadikan Tuban sebagai kabupaten layak anak (KLA) yang diatur di PERMEN NOMOR 12 Tahun 2011 dan deklarasi sekolah ramah anak yang dilakukan pada tanggal 14 Maret tahun 2018 hanya sebagai seremonial untuk memperoleh pengakuan legitimasi saja.

Untuk itu, harus dilakukan sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta monitaring program daerah yang lebih serius lagi. Dengan harapan output dan outcome program-program dari OPD mampu terlihat dengan jelas dan terukur tidak hanya asal melaksanakan saja.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban, Nurjannah, menganalisa ada berbagai faktor penyebab aksi pembuangan bayi di pantai Tuban. Diantaranya ketidaksiapan punya anak dari orang tua, maupun faktor ekonomi.

"Bisa juga anak tersebut hasil hububungan ilegal, dan kurang Imtaq yang jelas," sergahnya.

Untuk meminimalisir pembunuhan bayi tak berdosa itu, Pemkab Tuban memiliki beberapa strategi. Mulai sosialisasi tentang larangan nikah dini, pergaulan bebas, menggalakan wisata rohani remaja, meningkatkan kualitas pola asuh bagi anak dan remaja. Tak kalah pentingnya sosialisasi stop kekerasan terhadap anak juga.

Lain halnya pandangan Wakil Ketua Komisi C DPRD Tuban, Tri Astuti. Perempuan humanis ini sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Begitu maraknya kasus bayi terlantar, akibat kehamilan yang tidak di kehendaki menyebabkan penganiayaan terhadap anak.

"Ini sangat memprihatinkan, mereka yang seharusnya dilindungi, mereka yang seharusnya mendapat hak hidup, mereka yang seharusnya mendapatkan kasih sayang terbuang dan terabaikan," terang Astuti.

Astuti menjelaskan, Undang-undang (UU) perlindungan anak banyak di revisi untuk membuat mereka benar-benar terlindungi hak dan kewajibannya. Kendati demikian, hal itu tidak pernah membuat pelaku oknum menjadi jera.

Harapannya kasus semacam ini tidak pernah terjadi lagi. Pihak berwenang juga harus mengusut siapa sebenarnya ibu yang telah tega membuang bayinya. Sebagai seorang ibu seharusnya menjadi pengayom pelindung bagi anaknya.

"Bukan sebagai pembunuh," pungkasnya.(Aim)

Sumber Berita Utama :http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/pemkab-tuban-diminta-jawab-kerentanan-perempuan