Mengapa Ekologi Pemerintahan Penting dalam Perumusan Kebijakan Publik?

Gedung parlemen sebagai simbol pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik yang idealnya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sumber gambar: Pixabay

Kebijakan Tidak Pernah Berdiri Sendiri

Setiap musim hujan, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah. Di sisi lain, ruang terbuka hijau terus berkurang dan persoalan sampah belum juga terselesaikan. Padahal, berbagai aturan dan program pemerintah sudah diterbitkan. Lalu, mengapa masalah yang sama terus berulang?

Banyak orang mengira bahwa membuat aturan saja sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan publik. Kenyataannya, sebuah kebijakan baru akan berhasil jika sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan. Inilah yang ingin dijelaskan melalui konsep ekologi pemerintahan.

Sederhananya, ekologi pemerintahan melihat bahwa pemerintah tidak bekerja sendirian. Keberhasilan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kondisi masyarakat, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Jika faktor-faktor tersebut diabaikan, kebijakan yang terlihat baik di atas kertas bisa sulit diterapkan (Riggs, 1961; Riggs, 1964).

Contohnya dapat dilihat pada persoalan banjir di berbagai kota di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa banjir tidak hanya dipicu oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh alih fungsi lahan, urbanisasi, dan berkurangnya daya resap tanah akibat perubahan penggunaan lahan. Di sisi lain, pemerintah melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologis, termasuk sebagai daerah resapan air dan bagian dari upaya penanggulangan bencana. Karena itu, solusi banjir tidak cukup hanya dengan membangun saluran drainase, tetapi juga memerlukan perencanaan tata ruang yang memperhatikan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat.

Contoh lain adalah program penanaman pohon yang sering dilakukan di berbagai daerah. Kegiatan ini tentu bermanfaat, tetapi hasilnya tidak akan maksimal jika pohon yang ditanam tidak dirawat atau masyarakat tidak dilibatkan. Akibatnya, program hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa memberikan dampak yang berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah perlu melihat setiap kebijakan sebagai bagian dari sebuah sistem yang saling berkaitan. Aturan yang baik harus disesuaikan dengan kondisi daerah, melibatkan masyarakat, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan cara itulah kebijakan publik dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.