Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Tidak Cukup Diatasi dengan SK Menaker

Penulis dan redaktur eksekutif di koranperdjoeangan.com
Konten dari Pengguna
2 Juni 2023 11:15
·
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Suhari Ete tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi pelecehan seksual. Foto: Shutterstock/GRAPHBOTTLES)
ADVERTISEMENT
Menanggapi kasus AD (24) seorang karyawati Cikarang terkait pelecehan seksual dan perlakuan tak menyenangkan yang dilakukan oknum atasannya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akhirnya mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023.
ADVERTISEMENT
Hal itu sebagai upaya mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Peraturan tersebut bermuatan materi pedoman teknis yang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam mewujudkan hal tersebut.
Beberapa waktu lalu, di dunia jagat maya terdapat ingar-bingar staycation yang menimpa salah satu pekerja di Indonesia. Praktik "staycation" demi perpanjang kontrak ini terjadi di perusahaan wilayah Cikarang, Bekasi. Sang atasan itu kerap menghubungi dan mendekati melalui aplikasi perpesanan.
Modusnya mulai dari mengajak makan berdua, bahkan sampai mengirim pesan gambar hotel. Jika tak mau meladeni keinginan atasannya, AD diancam tak akan mendapat perpanjangan kontrak kerja.
Pelecehan seksual di tempat kerja mengacu pada perilaku yang tidak diinginkan dan tidak pantas dengan konten seksual yang dilakukan terhadap seseorang di lingkungan kerja. Pelecehan seksual adalah masalah serius yang memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu yang menjadi korban dan juga pada lingkungan kerja secara keseluruhan.
Ilustrasi pelecehan seksual di kantor. Foto: Shutter Stock
Ada beberapa alasan mengapa pelecehan seksual terjadi di tempat kerja. Pertama ketidaksetaraan kekuasaan. Pelecehan seksual sering terjadi dalam konteks ketidaksetaraan kekuasaan di tempat kerja, di mana pelaku memiliki posisi yang lebih tinggi atau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap korban.
ADVERTISEMENT
Pelaku sering menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi, mengintimidasi, atau memaksa korban agar tunduk pada perilaku yang tidak pantas.
Kedua, norma sosial yang merugikan. Dalam beberapa lingkungan kerja, norma sosial yang merugikan atau perilaku yang tidak pantas terkait dengan seksualitas masih ada. Pandangan yang keliru tentang gender, peran gender, dan stereotip seksual dapat menyebabkan orang-orang menganggap perilaku pelecehan seksual sebagai sesuatu yang wajar atau tidak serius.
Ketiga, kurangnya kesadaran dan pelatihan. Beberapa organisasi mungkin tidak memiliki kebijakan yang jelas terkait pelecehan seksual atau gagal memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan mereka. Kurangnya kesadaran tentang apa yang merupakan pelecehan seksual dan dampaknya dapat menyebabkan situasi di mana pelaku tidak menyadari bahwa perilaku mereka tidak pantas.
ADVERTISEMENT
Keempat, ketakutan kehilangan pekerjaan atau pembalasan. Korban pelecehan seksual sering kali menghadapi ketakutan kehilangan pekerjaan, reputasi yang rusak, atau pembalasan dari pelaku. Hal ini dapat mencegah korban untuk melaporkan pelecehan atau mencari bantuan.
Ilustrasi pelecehan seksual di kantor. Foto: Shutter Stock
Dampak pelecehan seksual di tempat kerja dapat meliputi stres, kecemasan, gangguan tidur, depresi, penurunan produktivitas, dan pengurangan rasa aman di tempat kerja. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi pelecehan seksual dengan serius dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari pelecehan.
Karenanya semua pihak harus memiliki kebijakan yang jelas terkait pelecehan seksual, menyediakan pelatihan kepada karyawan, serta menciptakan saluran komunikasi yang aman dan terbuka untuk melaporkan insiden pelecehan.
Mencegah pelecehan seksual di tempat kerja adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak, karenanya dengan dikeluarkannya Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 sebagai upaya mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja ini patut diapresiasi dan didukung dengan aksi nyata.
ADVERTISEMENT
Adapun dukungan tersebut yaitu dengan kebijakan tertulis lainnya yang melarang pelecehan seksual dan menyatakan konsekuensi yang akan diberikan kepada pelaku. Kebijakan ini harus jelas, mudah diakses, dan dipahami oleh seluruh karyawan.
Selain itu, pemerintah dan perusahaan juga harus menyediakan pelatihan yang berkualitas, memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan tentang pelecehan seksual sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang apa yang merupakan pelecehan seksual, bagaimana melaporkannya, serta pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif.
Ilustrasi pelecehan seksual Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Membangun danm enciptakan budaya kerja yang aman dan inklusif adalah kunci dalam mencegah pelecehan seksual. Hal ini melibatkan pengembangan nilai-nilai yang menekankan penghormatan, kesetaraan, dan saling mendukung antar-karyawan.
Pemerintah dan perusahaan juga harus menyediakan saluran komunikasi yang aman dan terbuka bagi karyawan untuk melaporkan insiden pelecehan seksual. Hal ini dapat berupa sistem pengaduan anonim, layanan konseling yang tersedia, atau mengangkat seorang petugas khusus yang bertanggung jawab dalam menangani laporan pelecehan seksual.
ADVERTISEMENT
Kemudian, menindak tegas pelaku. Penting bagi pemerintah untuk menindak tegas pelaku pelecehan seksual sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan ini akan mengirimkan pesan bahwa pelecehan seksual tidak akan ditoleransi dan memberikan perlindungan kepada korban.
Tidak lupa juga, mendorong solidaritas dan dukungan. Memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual sangat penting.Semua pihak harus menciptakan lingkungan di mana korban merasa didukung dan tidak akan menghadapi pembalasan jika melaporkan pelecehan tersebut. Solidaritas antar-karyawan juga penting untuk mencegah pelecehan seksual dengan saling mengawasi dan melaporkan perilaku yang mencurigakan.
Mencegah pelecehan seksual adalah upaya yang harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan seluruh anggota organisasi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan menghormati hak setiap individu.
ADVERTISEMENT