Konten dari Pengguna

Sujarwo Ingatkan Kepala BNP2TKI Fokus terhadap Kasus TKI Ketimbang Urus Politik

Adi Soedjarwo

Adi Soedjarwo

Memperjuangkan Pekerja Migran Indonesia

clock
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Adi Soedjarwo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sujarwo Ingatkan Kepala BNP2TKI Fokus terhadap Kasus TKI Ketimbang Urus Politik
zoom-in-whitePerbesar

JAKARTA - Kasus TKI sampai saat ini masih banyak yang belum terselesaikan, dari masalah upah yang tak dibayar, kekerasan, penipuan. kondisi ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

TKI sekarang bingung mau mengadu kemana, BNP2TKI selaku Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selama ini masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ia mengatakan bahwa kasus yang diadukan ke BNP2TKI banyak yang menggantung atau tidak jelas hasilnya. "Ini harus di benahi bila perlu ganti Kepala Bandan, kalau bisa Jangan dari kalangan Partai politiK," ujar Sujarwo di kantor DPP FSPKEP Selasa, (27/02)

Sujarwo ingatkan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid untuk lebih fokus dengan kasus-kasus TKI ketimbang ngurusin politik, lebih baik diganti saja kalau masih urus Politik, tegasnya

Selaku Penerima kuasa, kali ini ia mendampingi TKI ABK yang telah di rekrut oleh PT. BIS Tegal menurut Sujarwo Aktivis Buruh Migran dan ia juga pernah menjabat sebagai Wasekjen Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) mengatakan bahwa ke 5 TKI abk setelah dipulangkan dari Luar Negeri sesampainya di indonesia belum menerima sepenuhnya hak-haknya.

Seharusnya hak-haknya diterima setelah kembali ke Indonesia sebab mereka dipulangkan oleh pihak agency bukan meminta pulang.

Di perjanjian kerja sudah jelas, apabila TKI ABK pulang sebelum finis kontrak maka uang jaminan hangus nah di kasus ini abk di pulangkan boleh pihak agency jadi uang jaminan dan sisa gaji harus diberikan sepenuhnya, katanya

"Kami akan kawal sampai selesai, sampai hak-hak mereka diberikan dan apabila tidak diberikan kami akan menempuh jalur hukum." Tegas sujarwo

Berharap pihak pemerintah baik BNP2TKI, Kemenlu maupun KKP bisa lebih maksimal dalam membantu permasalahan ini. Pungkasnya