Tolak Pembayaran Upah Bertahap, Ratusan Buruh di Cicurug Duduki Pabrik

SUKABUMIUPDATE.com - Sebanyak 752 orang buruh PT Sentosa Utama Garmindo masih bertahan melakukan mogok kerja di halaman pabrik garmen tempat mereka bekerja yang berada di Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (28/1).

Mereka melakukan aksi itu dengan membawa berbagai atribut seperti poster yang berisi tuntutan. Sementara itu, pejabat perusahaan dan instansi terkait sedang melakukan pertemuan di daam gedung untuk menyelesaikan masalah upah para buruh yang belum dibayar.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi, merupakan salah satu orang yang hadir dalam pertemuan itu. Berdasarkan informasi yang didapat Sukabumiupdate.com, Agus mengatakan untuk sementara ini pihak perusahaan telah menyanggupi pembayaran upah buruh secara bertahap.

"Tahap satu sebesar Rp 1 miliar sedang diproses. Dikirim ke rekening masing-masing karyawan lewat Bank Mandiri," ujar Agus usai pertemuan tersebut di gedung PT Sentosa Utama Garmindo.

Agus berharap hasil pertemuan itu dapat mengakhiri aksi protes para buruh yang sudah dilakukan beberapa kali. Jika nanti masalah pembayaran upah selesai, kata Agus, Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan memfasilitasi pertemuan antarpihak di internal perusahaan yang bersengketa.

"Memfasilitasi antara Mister Ong, Pak Indra, dan PT Victor untuk memastikan agar kalau perusahaan jalan lagi, tidak ada demo lanjutan di PT Sentosa Utama Garmindo," kata Agus.

Seorang buruh PT Sentosa Utama Garmindo, Fitri Sapirah (25), menyatakan para buruh akan menuntut pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja. Fitri sendiri mengaku belum menerima upah selama dua bulan.

"Sedangkan kami mengandalkan dari uang gajian tersebut. Bagaimanapun juga kami tidak akan berhenti menyerukan aspirasi sebelum ada kejelasan. Kalau enggak ada kesepakatan, kita akan demo lagi ke Pendopo (Kabupaten Sukabumi)," ucap Fitri.

Sementara seorang buruh lainnya, Enenglisna, mengaku menolak cara pembayaran bertahap yang disepakati dalam pertemuan tersebut. "Jadi sebulan dulu dibayarnya, jelas kami tolak. Kami ingin dibayar semuanya, berikut dendanya," tegas Enenglisna.