Mengapa Rupiah Melemah Tetap Bikin Harga Sembako di Desa Naik
Content Creator & Social Issue Enthusiast. Menangkap realita lewat kata-kata.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Sukatman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAda sebuah narasi tua yang belakangan ini kembali ditiupkan ke ruang publik, terutama saat nilai tukar rupiah terperosok hingga menyentuh angka Rp17.500 per dollar AS. Premisnya terdengar menenangkan sekaligus sederhana: masyarakat di pedesaan tidak perlu ambil pusing dengan gejolak kurs karena dalam kesehariannya mereka bertransaksi menggunakan rupiah, bukan mata uang asing. Mereka menanam padi sendiri, memetik sayur di pekarangan sendiri, dan hidup jauh dari hiruk-pikuk lantai bursa. Namun, apakah realitas ekonomi kita hari ini memang seromantis dan sesederhana itu?
Sayangnya, dalam ekosistem ekonomi modern yang saling berkelindan, sekat antara pusat kota dan pinggiran desa sudah lama runtuh. Menganggap warga desa kebal terhadap pelemahan mata uang hanya karena mereka tidak memegang lembaran greenback adalah sebuah kenaifan struktural. Faktanya, ketukan palu nilai tukar di pasar spot global gaungnya justru bisa terasa lebih menyakitkan saat sampai di dapur-dapur rumah pedesaan.
Mari kita bedah secara logis mulai dari piring makan sehari-hari. Pangan sering kali disebut sebagai benteng pertahanan desa. Namun, mari kita jujur melihat dari mana asal bahan baku sebagian besar makanan yang dikonsumsi masyarakat saat ini. Tempe dan tahu, dua lauk wajib sejuta umat, mayoritas diproduksi dari kedelai impor. Ketika rupiah melemah, biaya tebus kedelai otomatis membengkak. Pengrajin tahu-tempe di tingkat lokal tidak punya pilihan selain menaikkan harga atau mengecilkan ukuran produknya. Begitu pula dengan mi instan, panganan penyelamat di kala tanggung bulan, yang bahan baku gandumnya seratus persen didatangkan dari luar negeri.
Dampak ini tidak berhenti di meja makan, melainkan menjalar ke sektor produksi utama masyarakat desa, yakni pertanian dan peternakan. Pertanian kita hari ini bukanlah pertanian subsisten abad pertengahan yang sepenuhnya mengandalkan alam. Petani membutuhkan pupuk non-subsidi dan pestisida yang komponen kimianya sangat bergantung pada bahan baku impor. Di sektor peternakan, harga pakan ayam yang berbahan dasar jagung dan konsentrat impor juga akan terkerek naik. Akibatnya, biaya modal untuk bertani dan beternak membumbung tinggi, sementara harga jual di tingkat petani sering kali ditekan oleh rantai distribusi yang panjang. Pelemahan rupiah menciptakan jebakan Batman: biaya produksi naik, tetapi pendapatan petani belum tentu terkerek naik.
Fenomena inilah yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai imported inflation atau inflasi bawaan dari luar negeri. Pelemahan nilai tukar mengerek naik biaya produksi di hulu industri, yang kemudian secara estafet dibebankan kepada konsumen akhir di hilir. Dan siapakah konsumen akhir ini? Sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk warga pedesaan yang memiliki fleksibilitas anggaran sangat terbatas. Bagi orang kota dengan pendapatan berlebih, kenaikan harga barang seribu atau dua ribu rupiah mungkin hanya memotong sedikit porsi tabungan mereka. Namun, bagi keluarga di desa, selisih harga sekecil itu bisa berarti pilihan sulit antara memotong jatah jajan anak atau mengurangi porsi makan keluarga.
Ironinya lagi, masyarakat pedesaan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan karena ketiadaan jaring pengaman ekonomi yang memadai. Saat industri manufaktur di perkotaan mulai melakukan efisiensi akibat pembengkakan biaya bahan baku, gelombang pengurangan tenaga kerja atau PHK biasanya tidak terhindarkan. Para pekerja migran atau buruh pabrik asal desa yang selama ini rajin mengirimkan uang (remitansi) ke kampung halaman akan kehilangan mata pencaharian. Aliran dana segar yang biasanya memutar roda ekonomi desa tiba-tiba mampet. Skenario terburuknya, fenomena mudik dini alias kepulangan para pekerja yang kehilangan pekerjaan ini justru akan menambah beban sosial di daerah asal.
Oleh karena itu, narasi bahwa "orang desa tidak pakai dollar" perlu segera dihentikan karena berpotensi melahirkan kebijakan yang salah sasaran. Pemerintah tidak boleh terlena dengan asumsi bahwa ketahanan pangan pedesaan akan otomatis menjadi bumper yang menyelamatkan ekonomi nasional secara alami. Strategi substitusi impor dan penguatan koperasi desa yang belakangan digalakkan memang sebuah langkah jangka panjang yang patut diapresiasi, namun efektivitasnya tidak bisa instan. Penyelamatan jangka pendek tetap membutuhkan intervensi nyata di lapangan.
Menghadapi situasi ini, menjaga daya beli masyarakat bawah adalah harga mati. Pemerintah perlu memastikan bahwa stabilitas pasokan dan harga barang pokok di tingkat daerah benar-benar terjaga melalui pemantauan pasar yang ketat. Selain itu, alokasi dana desa harus diprioritaskan untuk program-program padat karya tunai yang langsung memberikan stimulus pendapatan bagi warga lokal, bukan sekadar proyek infrastruktur fisik yang minim penyerapan tenaga kerja setempat.
Pada akhirnya, fluktuasi rupiah atas dollar AS bukanlah sekadar angka statistik yang bergerak dinamis di layar gawai para pialang saham di Jakarta. Angka itu adalah representasi dari daya jangkau dompet seorang ibu di pelosok desa saat membeli minyak goreng, atau kecemasan seorang petani saat menebus obat pembasmi hama. Mengakui bahwa semua lapisan masyarakat terdampak adalah langkah awal yang bijak untuk merumuskan solusi yang jujur, tepat, dan berkeadilan.