Ada Pengembalian Keuangan Daerah Rp 9,9 M, BPK Sulbar: Jangan Lagi Mainkan APBD

Media Workshop Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat. Foto: Awal Dion/SulbarKini

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan anggaran daerah (APBD) tepat sasaran dan akuntabel.

Hal itu diungkapkan Kepala Subauditoriat BPK Sulbar, Ali Wardana, saat menggelar media workshop di Mamuju, Kamis (1/7/2021).

"Kita harapakan itu korelasinya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk perbaikan dan pengelolaan keuangan saja. WTP bukan berarti Anda berleha-leha, tetapi bagaimana hubungan dengan korelasi kesejahteraan masyarakat," kata Ali.

Menurut dia, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 pada semester 1 tahun 2021 di tingkat provinsi dan kabupaten.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK Sulbar menerima pengembalian keuangan ke kas daerah yang dianggap tidak sesuai dalam ketaatan dan kepatuhan sesuai perundang-undangan.

"Alhamdulillah sebelum LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) kemarin terbit, di LKPD 2020 lebih kurang Rp 9,9 miliar sudah kita kembalikan ke kas daerah sehingga kita harapkan tidak berpengaruh penyajian-penyajian laporan keuangan baik di provinsi maupun di kabupaten di Sulbar," tuturnya.

Ali berharap jumlah pengembalian keuangan ke depannya semakin mengecil dan pengelolaan keuangan daerah lebih disiplin.

"Harapan kami, jangan bermain-main lagi dengan pengeluaran dan penggunaan APBD, gunakanlah sesuai dengan ketepatan jumlah, waktu, belanja sesuai dengan ketentuan, transparan dan akuntabel. Kita harapkan itu selalu korelasinya ke kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata hanya perbaikan dan pengelolaan keuangan," paparnya.