Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Konten Media Partner
BPBD Sulbar: Kekeringan hingga Desember 2023, Puncak Musim Hujan Februari 2024
11 November 2023 14:37 WIB
·
waktu baca 2 menitDiperbarui 20 November 2023 9:39 WIB
ADVERTISEMENT
Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini tengah bersiaga menghadapi kekeringan imbas fenomena El Nino serta potensi terjadinya kebakaran lahan di wilayah Sulawesi Barat.
ADVERTISEMENT
Kepala BPBD Sulbar Amir Maricar mengatakan pihaknya saat ini membuka posko bencana khususnya dalam melayani warga yang terdampak kekeringan.
Menurut Amir, tim gabungan dari 19 OPD lingkup Pemprov Sulbar akan turun ke lapangan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan.
"Pendistribusian air juga dilakukan beberapa titik di wilayah Sulbar mengantisipasi kekeringan dan pembakaran hutan. Manfaatnya beberapa kebakaran lahan bisa diatasi termasuk warga juga menerima air bersih," kata Amir, Kamis (9/11).
Dia bilang, posko tersebut sebagai tindak lanjut arahan Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh melalui Surat Keputusan yang menekankan tim gabungan bergerak membantu warga yang terdampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.
Terkait musim penghujan, Amir menuturkan puncaknya diprediksi terjadi pada Februari 2024 meski sejak Oktober 2023 hujan mulai terjadi di beberapa titik di Sulawesi Barat.
ADVERTISEMENT
"Kita sudah koordinasi ke BMKG bahwa puncak musim hujan akan terjadi sekitar bulan Februari 2024. Makanya saat ini masih antisipasi kekeringan dan kebakaran lahan atau hutan," ucap dia.
Amir menambahkan, puncak kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan terjadi pada November hingga Desember 2023.
"Kita tetap bergerak mengantisipasi kebencanaan yang bisa saja terjadi kapan saja. Apalagi di Sulbar tidak menentu. Kalau kejadiannya di kabupaten kita akan back up dan koordinasi posko kabupaten," tandas dia. (adv)