news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Buntut Polemik Penggantian Paskibraka, Kadispora Sulbar Bakal Dicopot?

Konten Media Partner
6 Agustus 2021 18:54 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Dua anggota Paskibraka Sulawesi Barat sempat bertemu Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebelum terkonfirmasi positif COVID-19. Foto: Dok. Pemprov Sulbar
zoom-in-whitePerbesar
Dua anggota Paskibraka Sulawesi Barat sempat bertemu Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebelum terkonfirmasi positif COVID-19. Foto: Dok. Pemprov Sulbar
ADVERTISEMENT
Penggantian Paskibraka Sulawesi Barat (Sulbar) dalam rangka mengikuti Diklat Paskibraka Nasional untuk bertugas di Istana Negara pada HUT ke-76 RI masih menyisakan polemik.
ADVERTISEMENT
Dua Paskibraka Sulbar, Arya Maulana Mulya dan Kristina, batal berangkat ke Jakarta usai terkonfirmasi positif COVID-19. Padahal, keduanya sudah bertemu dan pelepasan dengan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar.
Keduanya digantikan Paskibraka lainnya, yakni Muhammad Juandi Ali dan Anggi F Tamuntuan. Penggantian ini kemudian menuai polemik usai pihak keluarga Kristina melihat ada kejanggalan dan salah satu pihak keluarga membuat surat terbuka ke Presiden Joko Widodo hingga viral di media sosial.
Koordinator Umum Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Sulbar, Sopliadi, meminta Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, untuk mencopot Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulbar, Muhammad Hamzih.
"Muhammad Hamzih sudah mengakui kelalaian yang pihaknya lakukan dalam proses pergantian anggota Paskibraka nasional perwakilan Sulbar, Kristina," kata Sopliadi, Jumat (6/8/ 2021).
ADVERTISEMENT
Dia mengungkapkan, pihak Dispora Sulbar mengaku lalai dan sudah melakukan pergantian anggota Paskibraka nasional perwakilan Sulbar secara sepihak tanpa mengkonfirmasi cadangan asal Kabupaten Pasangkayu, Nuraliyah.
"Bahkan saat hasil tes swab PCR Kristina dan Arya keluar dinyatakan positif, pihak Dispora tidak menunjukkan rasa tanggung jawab untuk membantu memfasilitasi selayaknya proses penanganan pasien COVID-19," ujarnya.
Sopliadi menilai pihak Dispora Sulbar terkesan lepas tangan setelah kedua kandidat utama Paskibraka Sulbar dinyatakan COVID-19 dan melimpahkan tanggung jawab ke Satgas COVID-19.
"Jelas sekali tidak bertanggung jawab. Setelah dinyatakan positif COVID-19, mereka pulang begitu saja ke kampungnya masing-masing," ucapnya.
Sopliadi menyatakan pihaknya menunggu keseriusan penanganan laporan di Ombudsman terkait polemik penggantian Paskibraka Sulbar. Dia pun meminta Gubernur Sulbar mengindahkan tuntutan dari aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Sulbar
ADVERTISEMENT
"Kami akan laporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polri atau Kejati untuk ditindaklanjuti," tutur dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Barat, Muhammad Hamzih, mengatakan pihaknya sudah meminta kebijakan di Jakarta untuk menunda keberangkatan Arya dan Kristina hingga satu minggu ke depan. Namun permintaan itu tidak diterima.
"Malahan sudah pelepasan oleh gubernur. Tapi hasil tes swab keluar Sabtu (24/7), sementara pusat sudah jadwal harus berangkat hari itu juga, tiketnya sudah ada," kata Hamzih.
Menurut dia, pihak Dispora Sulbar telah menghubungi cadangan Paskibraka putri dari Kabupaten Pasangkayu, namun yang bersangkutan tak lagi mempunyai waktu untuk melengkapi berkas administrasi. Dispora Sulbar kemudian memilih Anggi F Tamutuan sebagai pengganti Kristina dari SMA Negeri 1 Mamasa.
ADVERTISEMENT
"Anggi ini urutan ketiga setelah Kristina dan dari Pasangkayu itu. Kami telepon ke Mamasa saat itu, ternyata dia on the way ke Makassar. Jadi kami langsung minta tes swab agar bisa berangkat," ujar Hamzih.
Dia memastikan tidak ada intervensi dalam perekrutan anggota Paskibraka karena melibatkan tim penilai yang terdiri dari TNI, Polri, dan Dispora Sulbar. Hamzih menyatakan pihaknya akan meminta pemerintah pusat untuk memberikan sertifikat kepada dua anggota Paskibraka Sulbar yang gagal berangkat.
"Kalau nantinya mau masuk ASN, Polri atau TNI, bisa diprioritaskan lewat jalur prestasi," tandasnya.
(Eka Musriang)