Bupati Majene Tagih Kejelasan Pemerintah Pusat soal Bantuan Gempa Tahap II

Pertemuan antara Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele dengan Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, terkait kejelasan bantuan korban gempa tahap kedua dari pemerintah pusat. Foto: Humas Pemprov Sulbar

Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele mengaku hingga kini bantuan gempa tahap kedua bagi 4.089 korban gempa yang terdata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene belum ada kejelasan.

Hal itu disampaikan Andi Syukri saat melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, terkait kejelasan bantuan stimulan tahap kedua bagi penyintas gempa 6,2 magnitudo Januari 2021 di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Selasa (24/1/2023).

"Untuk persoalan bantuan itu, kami harus berkoordinasi dengan (pemerintah) provinsi agar dapat bersama-sama memperjelas bantuan tersebut," kata dia.

Menurut Andi Syukri, 4.089 warga yang masuk daftar penerima bantuan stimulan tahap kedua sudah disodorkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan pihaknya belum menerima informasi terkait bantuan untuk korban gempa Majene tahap kedua. Akmal mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Majene terkait kejelasan bantuan tersebut.

"Pasti kita akan bantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi saya minta Inspektorat melakukan audit agar mengetahui duduk perkaranya karena sampai sekarang saya belum menerima laporan dan belum melihat datanya itu," sebutnya.

Akmal menambahkan, Pemprov Sulbar akan tetap berkoordinasi terkait permasalahan bantuan korban gempa tahap kedua itu.

"Kita harus jujur kepada masyarakat bahwa memang secara struktural provinsi tidak memegang data pendukung terkait bantuan itu, sehingga tidak memiliki dasar dalam melakukan komunikasi ke pusat untuk memperjelas bantuan tersebut. Sampaikan apa adanya kepada kita (di provinsi), tidak tahu persoalannya apa. Tapi saya akan berusaha akan membantu bapak-bapak," ucap Akmal Malik.

Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat Amir Maricar menambahkan komunikasi terkait data korban gempa langsung disampaikan pemerintah kabupaten ke pemerintah pusat. Sehingga Pemprov Sulbar tidak mengetahui perkara bantuan tersebut.

"Setelah ada data, nanti kita cari solusinya," ujar Maricar.