Kumparan Logo
Konten Media Partner

Gubernur Sulbar Akan Rapat dengan Bupati Bahas Larangan Mudik Antar Kabupaten

SULBAR KINIverified-green

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Foto: Dok. Humas Pemprov Sulbar
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Foto: Dok. Humas Pemprov Sulbar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat belum memutuskan terkait mudik lokal antar kabupaten di dalam wilayah Sulawesi Barat diperbolehkan atau tidak. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menyatakan dirinya akan melakukan rapat koordinasi bersama seluruh bupati se-Sulawesi Barat untuk memutuskan terkait mudik lokal.

"Untuk pemudik antar kabupaten se-Sulbar, nanti kita akan undang para bupati untuk rapat koordinasi untuk mendapatkan hasil dan keputusan apa yang akan menjadi aturan kita di Sulbar terkait larangan mudik hari raya," kata Ali Baal, Senin (3/5/2021).

Sebelumnya, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat sudah menyiapkan pos penyekatan di perbatasan provinsi, di antaranya perbatasan Sulbar-Sulsel di Desa Paku, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan perbatasan Sulbar-Sulteng di Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu.

Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Syamsu Ridwan, mengatakan, pihaknya memperketat akses keluar masuk Sulbar dengan menempatkan personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait.

Petugas gabungan ini nantinya akan melakukan pemeriksaan surat hasil rapid test bagi warga yang akan memasuki maupun melintasi wilayah Sulawesi Barat sekaligus memastikan tidak ada pemudik yang masuk maupun keluar Sulbar.

"Semua penumpang kendaraan yang akan masuk di wilayah Sulbar kami periksa surat jalan dan kepentingan apa serta surat hasil pemeriksaan rapid test-nya. Kalau tidak ada, akan kami minta untuk putar balik," ujar Syamsu.

Selain di jalur utama, Syamsu menegaskan, pihaknya juga akan menempatkan personel di jalur-jalur alternatif yang bisa saja dimanfaatkan oleh pemudik untuk menghindari pos penyekatan.

"Segala kemungkinan sudah kami antisipasi termasuk menempatkan personel di jalur alternatif. Kami berharap masyarakat mendukung penuh langkah pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 dan gelombang tsunami COVID yang terjadi di beberapa negara tidak terjadi di negara kita," pungkasnya.