JK Usulkan Mamuju sebagai Alternatif Calon Ibu Kota Negara

Salah satu sudut kota di Mamuju pada malam hari. Foto: Dok. Foap.com

Dalam rapat kabinet terbatas yang membahas tentang rencana pemindahan ibu kota negara di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan tiga kota di Sulawesi sebagai alternatif ibu kota negara yang baru. Tiga kota tersebut, yakni Mamuju di Sulawesi Barat, Parepare dan Makassar di Sulawesi Selatan.

Pertimbangannya, tiga kota tersebut tepat berada di tengah-tengah Indonesia yang menjadi salah satu lokasi pemindahan ibu kota.

"Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau di pusatnya itu Mamuju dan Pare-pare. Tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar, tapi tidak di tengah itu," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, kepada sejumlah awak media di Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemindahan ibu kota negara keluar Pulau Jawa merupakan alternatif ketiga dengan pertimbangan lokasinya yang strategis dan secara geografis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

"Tengah ini adalah memperhitungkan Barat ke Timur maupun Utara ke Selatan untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya wilayah kawasan Timur Indonesia. Jadi kita dorong ibu kota yang Indonesiasentris,” ujar Bambang, seperti dikutip dari setkab.go.id

Pertimbangan lain, kata Bambang, ada lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN yang sudah tersedia yang bisa dibangun, yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan. Kemudian wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.

"Jadi ini kita harus mencari lokasi yang benar-benar minimal dari segi risiko bencana. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan," katanya.

Pemandangan kota Mamuju dan Pulau Karampuang yang terlihat dari Bukit Anjoro Pitu, tempat landmark Mamuju City. Foto: Dok. Sulbar Kini

Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga mengusulkan kota tersebut tidak jauh dari pantai karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim. Sehingga sebaiknya ibukota berlokasi tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri. Kemudian ada tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi yang punya memadai.

Demikian juga yang harus diperhatikan dari sisi sosial. Menteri PPN/Kepala Bappenas itu ingin meminimumkan potensi konflik-konflik sosial, dan juga diharapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut mempunyai budaya yang terbuka terhadap pendatang, karena bagaimanapun nanti ASN ini akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut.

“Tentunya kita harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan kemudian dari sisi pertahanan keamanan, kita harus memastikan perimeternya sesuai, yaitu untuk meminimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorialnya dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara,” ucap Bambang.