Kepala Pusat JDIHN Dorong Pemda se-Sulbar Optimalkan Pengelolaan JDIH

Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) BPHN Kemenkumham, Nofli. Foto: Kanwil Kemenkumham Sulbar

Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Nofli, mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten se-Sulbar untuk mengoptimalkan pengelolaan JDIH.

Menurut Nofli, pengelolaan JDIHN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019.

"Sebagai pusat dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional, BPHN melaksanakan pembinaan kepada JDIH yang ada di provinsi dan kabupaten dalam rangka pengembangan dan peningkatan JDIH sebagai pusat informasi semua produk hukum dari peraturan yang tertinggi hingga peraturan desa," papar Nofli saat mengunjungi Kantor Kanwil Kemenkumham Sulbar, Kamis (8/12/2022).

Ia menambahkan, peningkatan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum penting dilakukan dalam rangka menunjang pendokumentasian produk hukum.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Faisol Ali menuturkan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi adalah untuk penyebarluasan informasi yang selalu diperbaharui tentang peraturan perundang-undangan.

"Sehingga, aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai produk hukum dapat melalui website resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH," tambah salah satu Kakanwil Institusi Menkumham, Yasonna itu.

Untuk itu, lanjut Faisol, dibutuhkan keterlibatan pengelola JDIH Provinsi dan kabupaten untuk terus berinovasi dalam hal pengembangan JDIH.

Asisten III Pemprov Sulbar Jamil Barambangi menyambut baik kunjungan Kepala Pusat JDIHN BPHN di Sulbar.

"Diharapkan dengan adanya kunjungan ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam hal pengelolaan JDIH," ucap Jamil. []