Kritik Pernyataan Pj Gubernur Sulbar, HMI Badko Sulselbar Tantang Debat Terbuka

Ketua HMI Badko Sulselbar, Muhammad Ahyar. Foto: Istimewa

Mamuju - Pernyataan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof Zudan Arif Fakrulloh terkait aksi demonstrasi mendapat tanggapan dari Ketua HMI Badko Sulselbar, Muhammad Ahyar.

Menurut Ahyar, pernyataan yang disampaikan Prof Zudan saat menghadiri pertemuan dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Grand Maleo Mamuju pada Senin (15/5/2023) dianggap sebagai antikritik dan bertentangan dengan perjuangan reformasi.

"Lebih baik jika Pj [Gubernur Sulbar] menginventarisasi masalah-masalah yang ada di Sulbar yang berpotensi memperpanjang rantai penderitaan di Bumi Malaqbi ini, dan kemudian mencari formula yang tepat menyelesaikannya," kata Ahyar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/5).

Dia menyebutkan masih banyak persoalan yang sifatnya urgen untuk diselesaikan demi kepentingan masyarakat sekaligus membangkitkan perekonomian warga.

"Bukan justru mengeluarkan statement yang mengindikasikan bahwa Pj Gubernur baru ini antikritik dan menganggap demonstrasi adalah hal yang tidak baik," ujarnya.

Ahyar menekankan Prof Zudan yang baru beberapa hari menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulbar menyampaikan strategi dan terobosan untuk melakukan revolusi terhadap birokrasi yang malas dan cenderung korup, fiskal yang lemah, kemiskinan ekstrem, masalah stunting, angka putus sekolah yang masih tinggi, pelabuhan dan bandara yang perlu dibenahi dan dikembangkan serta laut dan pertanian yang masih perlu dikelola potensinya.

Dia menyebutkan demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa karena adanya kebijakan yang merugikan masyarakat, pelayanan yang buruk dan menghambat proses pembangunan daerah.

"Sulbar bukan Dubai yang tidak ada angka stunting, tidak ada kemiskinan, tidak ada putus sekolah, dan tidak ada pelayanan kesehatan yang buruk," serunya.

Ahyar menyatakan HMI mengajak Prof Zudan untuk debat terbuka dan menarik kembali pernyataannya. Disebutkan, gerakan demonstrasi selama ini di Sulbar sebagai bentuk kontrol sosial dan cara masyarakat menyampaikan tuntutan.

"Kami menyatakan siap debat terbuka terkait dengan hal bagaimana mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satunya adalah asas partisipatif dalam hal ini bisa dilakukan dengan metode demonstrasi," kata dia.

Sebelumnya dalam pertemuan dengan sejumlah Kepala OPD pada hari pertama bertugas sebagai Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan sempat menyinggung terkait aksi demonstrasi yang marak di Sulawesi Barat.

"Diharapkan aksi demonstrasi sebaiknya disebut pertemuan silaturahmi atau audiensi agar Sulbar bukan dikenal sebagai provinsi pendemo, sehingga Sulbar terkenal di luar karena positifnya, bukan dikenal karena tidak baiknya," ujar Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini kepada jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar.