Persoalan Pedesaan Jadi Aduan Tertinggi di Ombudsman Sulbar Selama 2022

(Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, Ismu Iskandar. Foto: Awal Dion/sulbarkini

Laporan atau pengaduan yang masuk di Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat sepanjang tahun 2022 didominasi terkait persoalan di pedesaan.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, Ismu Iskandar, saat memaparkan highlight laporan tahun 2022 di salah satu warkop di Mamuju, Kamis (26/1/2023).

Ismu menyatakan, pihaknya menerima aduan terkait pedesaan sebanyak 46 aduan, disusul masalah kepegawaian 10 aduan, dan jaminan sosial sebanyak 8 aduan.

"Penyimpangan prosedur apakah itu proses pemilihan kades itu sendiri ataukah itu pengangkatan atau pemberhentian perangkat desanya," ungkap dia.

Ismu menambahkan, aduan yang masuk di Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat termasuk pelayanan yang tidak sesuai prosedur atau maladministrasi.

"Yang jelas bahwa untuk Sulbar itu laporan pedesaan termasuk lebih besar," ujarnya.

Ismu yang saat ini juga menjabat Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan menyebutkan Ombudsman Sulbar masih menangani 39 aduan yang masih berproses, dengan rincian 15 laporan dari tahun 2021 dan 24 laporan selama tahun 2022.

"Target kami tahun ini semuanya bersih," pungkasnya.