Profil Akmal Malik, Penjabat Sementara Gubernur Sulawesi Barat

Konten Media Partner
12 Mei 2022 11:28 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Akmal Malik (tengah), penjabat sementara Gubernur Sulawesi Barat. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Akmal Malik (tengah), penjabat sementara Gubernur Sulawesi Barat. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dilantik sebagai Penjabat Sementara (PJS) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).
ADVERTISEMENT
Akmal Malik mengisi kekosongan kursi Gubernur Sulbar setelah masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar, berakhir Kamis (12/5/2022). Akmal akan menjabat sebagai PJS Gubernur Sulbar hingga terpilih gubernur definitif melalui Pilkada Serentak 2024.
Mengutip keterangan di Ditjen Otonomi Daerah, Akmal Malik lahir di Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatera Barat pada 16 Maret 1970. Dia menjabat Dirjen Otonomi Kemendagri sejak 9 September 2019 hingga sekarang. Akmal sempat menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah sejak 1 Maret 2019.
Sebelum menjabat Dirjen Otda, Akmal menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah pada 2018-2019.
Ia juga pernah menjabat berbagai jabatan di Kemendagri, seperti Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD pada 2016-2018, Kepala Subdit Aceh, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta pada Direktorat Penataan Daerah Otsus dan DPOD pada 2015-2016, dan Kepala Subdit Otonomi Khusus Wilayah I pada Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada 2014-2015.
ADVERTISEMENT
Akmal juga pernah menduduki jabatan Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah pada Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD (2012-2014).
Lebih lanjut, Akmal bergabung dengan Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 2014 di Subbag Kepegawaian pada Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian Setditjen Otonomi Daerah.
Akmal merupakan lulusan IPDN. Namun ia juga menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Ilmu Pemerintahan jurusan Manajemen Pembangunan dan magister di Universitas Indonesia dengan jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik.