Proyek Jalan Arteri Mamuju Tuai Polemik, Warga Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sulbar

Konten Media Partner
26 Oktober 2022 11:51 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Warga berunjuk rasa menolak pembangunan Jalan Arteri Tahap II di Mamuju melewati permukiman. Foto: Saharuddin Nasrun/SulbarKini
zoom-in-whitePerbesar
Warga berunjuk rasa menolak pembangunan Jalan Arteri Tahap II di Mamuju melewati permukiman. Foto: Saharuddin Nasrun/SulbarKini
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ratusan warga Lingkungan Tambi dan Kampung Baru, Kabupaten Mamuju, yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Tambi dan Kampung Baru Menggugat berunjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (26/10/2022).
ADVERTISEMENT
Ratusan massa aksi itu membawa tiga tuntutan, yakni pindahkan pembangunan Jalan Arteri, kembalikan pembangunan Jalan Arteri ke perencanaan awal, dan jika tuntutan pertama dan kedua tidak dipenuhi maka kembalikan anggaran pembangunan Jalan Arteri.
Tuntutan itu disampaikan melalui orasi dan baliho yang dibawa para demonstran ketika berunjuk rasa.
Menurut salah satu orator massa aksi, Reza, warga Lingkungan Tambi dan Kampung Baru tak menolak pembangunan Jalan Arteri tersebut seperti yang santer terdengar. Namun, kata dia, warga keberatan jika titik pembangunan itu berada di tengah-tengah permukiman warga.
"Kami bukan menolak, tapi kami menuntut pemerintah memindahkan titik pembangunannya kembali ke perencanaan awal di bagian pantai," kata Reza dalam orasinya.
Ia menambahkan, penolakan keras yang dilakukan warga sebab di lokasi permukiman tersebut terdapat sebuah sungai. Jika wilayah itu dibangun jalan sepanjang 1,8 kilometer, warga khawatir permukiman mereka akan terendam jika air sungai dan laut naik atau pasang.
ADVERTISEMENT
"1 sampai 2 tahun mungkin tidak dirasakan, tapi setelah itu pasti sangat berdampak buruk bagi warga kita," sebutnya.
Reza berharap, anggota DPRD Sulbar dapat menjadikan tuntutan warga sebagai aspirasi untuk dibahas bersama pemerintah dalam mencari solusi terbaik.
"Kami berharap ada solusi terbaik dari DPRD Sulbar yang tidak merugikan warga setempat," pinta Reza.