Tanggapi Manuver Figur Jelang Pilkada, Ketua PDIP Sulbar: Biasa-biasa Saja

Ketua DPD PDIP Sulawesi Barat, Agus Ambo Djiwa. Foto: Sugiarto Albert/SulbarKini

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Barat belum menentukan figur yang akan diusung menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Ketua DPD PDIP Sulbar Agus Ambo Djiwa mengatakan, pihaknya saat ini lebih fokus dalam menyusun komposisi calon anggota legislatif (caleg) untuk memenangkan Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2024.

Menurut Agus, komunikasi sejumlah tokoh dan publik figur dengan PDIP merupakan hal biasa dan bisa dilakukan siapa saja.

"Ya tidak masalah, intinya kita terbuka dengan siapa saja yang memenuhi syarat. Meski ada kemesraan dengan beberapa tokoh, itu biasa-biasa saja dalam komunikasi politik. Tetapi yang jelas saat ini PDI Perjuangan baru berfokus pada komposisi caleg untuk merebut kemenangan hattrick kita pada 2024," ungkapnya seusai rapat koordinasi teknis PDIP se-Sulbar di Mamuju, Rabu (8/3/2023) malam.

Mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini menyebut belum ada pembicaraan intens PDIP Sulbar dengan figur yang mengarah ke Pilkada.

"Untuk Pilkada kita belum ada arah ke sana, tetapi siapa pun yang punya kapasitas, elektabilitas, dan popularitas yang memungkinkan kita dorong ya bisa saja, asalkan sejalan dengan partai," ungkapnya.

Khusus Pemilihan Legislatif 2024, Agus Ambo Djiwa menargetkan PDIP Sulbar meraih kemenangan di atas 20 persen dengan jumlah kursi di DPRD Sulawesi Barat sebanyak 10 kursi.

"Target kita untuk Pileg di Sulawesi Barat ini semua harus naik 50 persen, kalau Pasangkayu kemarin 3 harus 5 atau 6 kursi, Mamuju Tengah harus 4 kursi, Mamuju dari 1 harus 8 kursi, Majene 5 kursi, Polman 10 kursi, Mamasa 5 kursi," ucapnya.

"Untuk DPRD Provinsi targetnya ketua di angka 10 kursi. Targetnya itu harus 20 persen agar mencalokan gubernur dan bupati nanti tidak berkoalisi dengan partai lain," sambung Agus Ambo Djiwa.

Untuk komposisi DPR RI, dia mengatakan masih didalami oleh pengurus DPP PDIP.

"Kalau itu kewenangan di DPP, kita masih tunggu keputusan," pungkasnya.