Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten Media Partner
Temui KPK, Akmal Malik Koordinasi soal Pencegahan Korupsi di Sulbar
7 Juni 2022 19:46 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik, ingin menjadikan provinsi ke-33 ini bebas korupsi melalui sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.
ADVERTISEMENT
Langkah awal untuk mewujudkan keinginannya itu, dengan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (7/6/2022). Koordinasinya itu dilakukan dengan sejumlah anggota KPK yang tergabung dalam tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi.
Tim tersebut bergerak dalam menjalankan kebijakan nasional yang fokus utamanya melakukan pencegahan korupsi. Kebijakan yang dibuat itu sekaligus menjadi acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
“Kami ingin membangun pondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan di Sulbar. Bebas korupsi atau korupsi itu harus dicegah. Diskusi dan koordinasi dengan Stranas PK dari KPK adalah untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Akmal Malik.
Menurutnya, ada enam stranas yang telah dirumuskan dalam upaya pemberantasan korupsi. Di antaranya melaksanakan upaya-upaya pencegahan, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain.
ADVERTISEMENT
“Kami di Sulbar dalam tahap-tahap awal menjalankan roda pemerintahan ini, melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD dan juga sasaran penggunaan anggaran. Ke depannya kami akan membuat pola penyusunan anggaran yang efektif digunakan untuk kepentingan rakyat tapi transparan,” urainya.
Akmal menegaskan, pihaknya akan menggandeng semua stakeholder untuk mengawasi penggunaan anggaran di semua perangkat daerah yang ada di Sulbar. Terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.
Untuk membuat formulasi anggaran yang tepat sasaran, Akmal mengakui kini pihaknya melakukan perbaikan dan penyempurnaan data semua aspek di lingkup Provinsi Sulbar. Salah satunya dengan memanfaatkan data desa presisi.
“Data yang bagus akan membuat kebijakan yang dikeluarkan itu efektif. Salah satunya soal data desa presisi,” tandas Akmal.
ADVERTISEMENT
Data desa presisi, kata dia, akan menyuguhkan data yang lengkap mengenai informasi kependudukan, ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat. Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah. Data itu memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.
Penyusunan datanya dilakukan dengan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga, dan sensus. (*/rls)