Masyarakat bersuara: Tarif KRL Naik? Solusi atau Beban bagi Penumpang?

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

KRL Commuter Line merupakan salah satu moda transportasi umum yang paling popular di Wilayah Jabodetabek. KRL Commuter Line ini beroperasi di Wilayah Jabodetabek, yang melingkupi Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang bahkan saat ini sudah ada lebih dari 80 stasiun yang aktif. KRL Commuter Line sampai saat ini masih melayani 1,2 juta penumpang setiap hari nya, dengan total penumpang tahunan yang telah mencapai 228.109.407 juta orang dari Januari hingga September 2024.

KRL Commuter Line memiliki tarif berdasarkan jarak perjalanan, tarif Rp 3.000,- untuk 25 km pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap 10 km berikutnya. Namun ada issue yang hangat belakangan ini, seperti banyak yang diberitakan bahwa, pemerintah berencana untuk menyesuaikan tarif berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berita yang menghebohkan masyarakat Jabodetabek khususnya para setia pengguna KRL Commuter Line ini tentu menjadikan pro dan kontra terhadap kebijakan yang ingin diangkat oleh pemerintah ini.

Dari pihak masyarakat yang pro terhadap kebijakan yang ingin diterapkan, mereka menganggap bahwa tidak keberatan dalam kenaikan tarif yang akan dilakukan. Pihak masyarakat yang pro juga menganggap jika tarif KRL Commuter Line naik, maka ada peningkatan dalam fasilitas dan pelayanan oleh KRL Commuter Line ini seperti penambahan gerbong kereta, toilet umum yang bersih dan wangi, dan AC KRL yang dingin guna menciptakan kenyamanan bagi masyarakat pengguna setia KRL Commuter Line.

Lalu bagi masyarakat yang pro terhadap kebijakan ini, menganggap bahwa tarif yang ingin dinaikkan masih dalam kata “logis”. Dengan kenaikan tarif yang masih logis ini, mereka berharap lebih untuk adanya peningkatan layanan yang akan diberikan untuk di masa depan.

Kemudian bagaimana dari sudut pandang masyarakat yang kontra terhadap kebijakan yang ingin diterapkan ini?

Banyak sekali tanggapan kontra yang masyarakat keluarkan terhadap isu kebijakan tarif KRL yang ingin dinaikkan. Masyarakat pengguna setia KRL ini kontra terhadap kenaikan tarif KRL, dikarenakan kebijakan tersebut masih belum tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang sulit dan dapat menjadi beban keuangan masyarakat, terutama bagi masyarakat pengguna KRL.

Bagi masyarakat yang kontra terhadap isu kenaikan tarif KRL, juga berfikir bahwa seharusnya pemerintah harus meningkatkan infrastruktur KRL, jumlah gerbong, dan pelayanan KRL sebelum mempertimbangkan kenaikan tarif KRL ini.

Selain masalah pelayanan dan infrastruktur yang belum optimal, masyarakat yang kontra juga menilai bahwa ada ketimpangan kebijakan terhadap kebijakan yang ingin diterapkan. Golongan masyarakat kelas menengah dan kelas bawah yang akan paling terkena dampak oleh kenaikan tarif KRL. Dalam pertimbangan kebijakan kenaikan tarif KRL ini, menurut masyarakat menengah ke bawah, pemerintah belum melibatkan suara masyarakat dalam membuat kebijakan yang seharusnya mensejahterakan masyarakat.

Lalu bagaimana hasil akhir dari isu kebijakan kenaikan tarif KRL Commuter Line yang pemerintah ingin terapkan?

Sampai saat ini masih belum ada kejelasan mengenai bagaimana ke depannya tentang kenaikan tarif KRL ini. Banyak yang diberitakan jika kebijakan ini gagal diterapkan, tetapi PT Kererta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan bahwa siap untuk melaksanakan kenaikan tarif jika sudah disahkan. Namun bagi saya sendiri sebagai mahasiswa dan selaku pengguna KRL Commuter Line, saat ini berharap bahwa ada pertimbangan yang lebih layak untuk didahulukan seperti meningkatkan pelayanan dan infrastruktur KRL. Mengingat banyak masyarakat yang menyuarakan kontra terhadap isu kenaikan tarif KRL ini, semoga menjadi pertimbangan lagi bagi pemerintah saat ini.

Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta,

Sulistio Nur Faila

Prodi Administrasi Pembangunan Negara